Palu, gemasulawesi – Ketua Pansus Rehabilitasi dan Rekonstruksi DPRD Palu, Moh Syarif, menyatakan jika pekerjaan konstruksi pembangunan hunian tetap untuk korban gempa Palu di Kota Palu di Tondo II di Kelurahan Tondo dan Kelurahan Talise Valanggu, Kecamatan Mantikulore, Palu, belum optimal atau lambat.
Moh Syarif menerangkan hal tersebut diketahui setelah melakukan peninjauan lapangan.
Moh Syarif mengungkapkan pihaknya melihat kondisi di lapangan sepertinya tidak akan selesai sesuai dengan kontrak.
“Sehingga, kami akan meminta keterangan pemerintah kota bagaimana menyelesaikan masalah tersebut,” katanya.
Dia menegaskan pembangunan hunian tetap tersebut perlu dipercepat oleh pemerintah.
Dalam keterangannya hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, Syarif menyatakan pembangunan infrastruktur hunian korban gempa Palu seharusnya selesai pada tanggal 17 Juni 2024.
“Sementara itu, hunian yang telah selesai masih sekitar 961 hunian dari target sebanyak 1.055 unit,” ujarnya.
Muslimun, anggota Pansus yang lainnya, menyebutkan proses pembangunan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi masih jauh dari yang diharapkan.
Menurutnya, bukan hanya mengenai pembangunan hunian, namun, juga masalah insfrastruktur penunjang yang lainnya, seperti jalan, listrik, air bersih dan drainase.
Baca Juga:
Ciptakan Kondisi Lingkungan yang Kondusif, Kolaborasi Dibangun antara Pemerintah Kota Palu dan TNI
Dalam kesempatan tersebut, Muslimun mengungkapkan harapannya agar pihak Kementerian PUPR melakukan evaluasi terhadap progres pembangunan hunian tetap tersebut.
Dia mengatakan hal tersebut agar jangan sampai penyerahan hanya bagus di tampilan depan, namun, tampilan belakangnya tidak sesuai dengan harapan.
Kepala Satuan Tugas Bidang Infrastruktur PUPR, Ari Sutiadi, menyatakan saat ini progres pembangunan infrastruktur hunian tetap di masa rekonstruksi dan rehabilitasi berjalan.
Dia menerangkan pihaknya memprediksi semua pekerjaan hunian tetap dapat selesai pada bulan Desember tahun ini.
Keterangan itu disampaikan Ari saat bertemu dengan Gubernur Sulawesi Tengah, Mastura, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024.
Ari mengakui hingga sekarang ini masih ditemukan sejumlah masalah di lapangan, seperti sebagian lahan hunian tetap yang belum tuntas dibebaskan, sehingga ini dinilai dapat memberikan hambatan terhadap pekerjaan.
Ari menyampaikan jika PUPR juga menyediakan air baku di sejumlah titik yang sumbernya berasal dari Sungai Saluki, Sungai Lewara dan Sungai Poboya.
“Harapannya adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai regulator dapat mengelola sumber air bersih untuk kepentingan masyarakat,” paparnya. (*/Mey)
