Berita parigi moutong, gemasulawesi– Hadapi dampak pandemi virus corona dan penanganan pasca covid-19, Pemda Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah (Sulteng) bangun sistem Informasi Ketahanan dan Kerentanan Pangan serta Kesehatan atau IK2PK berbasis desa.
“Perlu untuk melakukan persiapan dan rencana aksi pemulihan ekonomi, sosial dan kesehatan serta untuk mempermudah dalam menyusun kebijakan,” ungkap Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong Sulawesi Tengah, saat video conference rapat konsolidasi awal bersama Dinas Ketahanan Pangan Parimo dan Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W)-IPB University, Senin 18 Mei 2020.
Pemda Parigi Moutong Sulawesi Tengah bekerjasama dengan P4W IPB University akan membangun sistem IK2PK berbasis desa.
Pemda menyadari dampak paling besar dan paling rentan terhadap pandemi virus corona adalah warga pedesaan, baik secara kesehatan, ekonomi dan sosial.
Dengan melihat dari sebagian besar wilayah Kabupaten Parigi Moutong Sulteng merupakan kawasan pedesaan. Sehingga, memerlukan perhatian yang serius dalam mengantasipasi pandemi virus corona termasuk upaya recovery pasca corona.
“Permasalahan kemiskinan yang saat ini menjadi momok akan semakin berdampak dengan adanya pandemi ini,” tuturnya.
Bahkan tidak menutup kemugkinan, akan adanya penambahan jumah warga miskin baru. Pengaruh atas kehilangannya mata pencaharian maupun menurunnya nilai jual dan beli di masyarakat.
Kegiatan perekonomian pedesaan yang berbasis pertanian, sebagian besar pemasaranya ke kota.
Sementara, dengan kondisi pandemi ini perekonomian semakin turun sedikit banyak akan berpengaruh pada permintaan (demand) produk-produk dari desa. Sehingga, akan berimbas pada perekonomian desa di Parigi Moutong Sulteng.
“Permasalahan lainnya adalah masih terbatasnya fasilitas dan akses kesehatan juga menjadi salah satu permasalahan di desa,” jelasnya.
Ia melanjutkan, atas dasar kondisi itu, perencanaan dan penerapan kebijakan yang tepat sasaran sangat diperlukan dalam rangka mengantisipasi dampak pandemi lebih meluas.
Kebijakan yang tepat sasaran kata dia, memerlukan data yang akurat, update dan terpercaya.
Dengan terjadinya Pandemi virus corona saat ini akan merubah tatanan kehidupan warga. Salah satunya adalah akan merubah sistem perencanaan pembangunan secara umum.
“Sehingga, untuk mengantisipasi perubahan itu Pemda melalui Bappelitbangda Parigi Moutong sudah mempersiapkan Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis sistem informasi digital,” terangnya.
Sistem ini nantinya akan dikembangkan dan diintegrasikan dengan beberapa unsur OPD di Pemerintah daerah Parigi Moutong Sulteng. Dengan tetap memperhatikan keterbukaan informasi publik yang membutuhkan data.
Sementara itu, perwakilan P4W IPB University Dr. Mujio, S.Pi, M.Si mengatakan, data saat ini masih numeric tidak berbasis spasial dan tidak dinamis, serta bersifat satu sector saja.
“Padahal data itu digunakan semua sektor. Dan yang terakhir adalah belum open access. Artinya data tidak bisa diakses warga,” tuturnya.
Dalam rangka untuk membangun sistem pendataan yang akurat, update dan terpercaya, Pemda melalui Bappelitbangda Parigi Moutong bekerja sama dengan P4W-IPB University akan membangun sistem informasi pendataan terkait ketahanan dan kerentanan pangan di desa-desa.
Tujuan kegiatan ini adalah membuat sistem database pangan dan kesehatan serta membangun sistem informasi pangan dan kesehatan yang terintegrasi berbasis desa.
“Manfaatnya adalah untuk mempermudah pemerintah untuk membuat program tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi real di lapangan di desa-desa,” terangnya.
Sedangkan sasarannya adalah terbangunnya suatu perangkat lunak sistem informasi pangan dan kesehatan berbasis desa yang dapat digunakan dengan mudah, dengan persyaratan yang seminimal mungkin dari segi perangkat keras maupun dari segi sumber daya manusia yang akan menggunakan perangkat lunak itu.
Kemudian, membantu dalam mengolah data pangan dan kesehatan dan dalam pembuatan berbagai pelaporan yang diperlukan.
Selanjutnya, terbangunnya suatu sistem database untuk tingkat kabupaten, dengan memanfaatkan data-data kiriman dari OPD terkait, perangkatdesa/kelurahan, dan lain-lain.
“Terakhir, terjaganya data dan informasi sehingga dapat dilakukan analisa dan evaluasi,” tutupnya.
Laporan: Muhammad Rafii
