Berita parigi moutong, gemasulawesi– Kader Desa Bolano Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah (Sulteng) protes kepada Pemdes karena sunat honor mereka.
Pasalnya, langkah sunat honor Kader Desa Bolano Parigi Moutong itu, tanpa melalui prosedur Musyawarah desa dan tidak jelas peruntukannya.
“Sebanyak 19 Kader Desa mendapat pemangkasan honor dari Pemdes Bolano Parigi Moutong Sulawesi Tengah. Diantaranya, empat orang Kader Penyakit Menular (PTM), lima orang kader Lansia dan sepuluh Orang Kader Balita,” ungkap kader yang enggan dikorankan namanya, Sabtu 16 Mei 2020.
Alasan Pemdes Bolano Parigi Moutong Sulteng melakukan pemangkasan kata dia, adalah saat mengajukan rancangan APBDes terkait anggaran honor kepada Pemerintah Kecamatan melalui Sekcam, mendapatkan penolakan.
Pemdes berdalih, Pemerintah Kecamatan yang telah menolak rincian honor kader dalam APBDes sesuai Juknis senilai Rp 350 ribu.
Pemerintah Kecamatan menganggap honor itu terlalu tinggi. Sehingga, Pemdes Bolano Parigi Moutong Sulteng mencoret nilai anggaran itu dan menggantinya dengan nilai Rp 250 ribu setiap bulan.
“Total pemotongan honor itu selama empat bulan, mulai bulan Januari hingga April 2020,” jelasnya.
Seharusnya kata dia, Pemdes Bolano Parigi Moutong Sulteng ketika ingin melakukan pemangkasan honor, sebaiknya jauh hari sebelumnya sudah harus ada pemberitahuan atau rapat musyawarah perubahan aturan.
Sehingga, seluruh kader tidak terkejut saat menerima honor. Dan bisa menerima alasan mengapa bisa terjadi pemangkasan honor sejumlah Rp 100 ribu per bulannya.
“Apa alasannya honor seluruh kader dikurangi,” tanya kami saat menemui Kepala Desa Bolano usai honor berada ditangan.
Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Bolano Lambunu Purnama saat dikonfirmasi terkait pengajuan APBdes itu menjawab, tidak pernah melakukan pengurangan. Bahkan, menerima pengajuan APBDes dari Desa Bolano.
Baca Juga: Satu Orang Positif Corona Kota Palu Telah Sembuh
“Saya tidak pernah mengurangi honor atau perubahan pada APBdes. Saya tidak pernah menerima APBdes. Untuk lebih jelasnya silahkan tanyakan ke Pak Camat,” sanggahnya.
Sama halnya dengan Sekcam, Camat Bolano Sudarso di ruang kerjanya mengatakan, selama ini pihaknya tidak pernah melakukan atau memerintahkan kepala desa untuk mengurangi honor kader.
Apalagi menurutnya, dimusim pandemi virus corona seperti ini justru harus dibantu. Seharusnya, disemua desa harus menyamaratakan honor kader. Sehingga, terkesan tidak ada perbedaan dan kecemburuan sosial.
“Semua desa harus disamaratakan. Apalagi, mereka bagian dari pembantu program desa,” tutur camat.
Terpisah, Kades Bolano fiskal saat dikonfirmasi di ruang kerjanyanya belum sempat memberikan keterangan dengan dalih sibuk.
Sementara Sekdes Bolano Djabur saat ditemui di ruang kerjanya menyampaikan, pengurangan honor kader dengan alasan jumlahnya terlalu tinggi untuk setiap bulannya.
Dan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kalau ada peraturan dari pemerintah desa untuk mengurangi honor Kader.
“Pengurangan honor itu adalah kesepakatan semua sekdes sekecamatan Bolano pada saat rapat bulan Februari lalu,” tegasnya.
Anehnya,desa-desa tetangga lainnya tidak mengurangi honor kader.
Laporan: Tim Gemasulawesi
