Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina menghadiri Rapat Koordinasi Kegiatan Bimbingan Teknis Desa Antikorupsi secara virtual.
Kegiatan tersebut bertempat di Ruang Teleconverence Kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada Senin, 8 Mei 2023.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan bangga mengadakan kegiatan dalam rangka bimtek desa antikorupsi 2023,” kata Novalina.
Baca : KPK Soal Mahasiswa Unila Terkait Korupsi (Suap) Rektor: Harus Ada Konsekuensinya
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Sudaryano R. Lamangkona.
Dan juga Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulteng beserta staf, dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah.
“Kegiatan ini dihadiri sejumlah pejabat penting pemerintahan yang ada di Sulawesi Tengah,” jelasnya.
Baca : Pukat UGM Nilai Pemberian Remisi ke Napi Korupsi Tidak Tepat
Ia menyebutkan jika program ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
Yang juga bekerjasama dengan Kementrian Desa PDTT, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Keuangan serta beberapa stakeholder lainnya.
“Program ini bisa terlaksana dengan baik berkat kerjasama seluruh pihak guna mewujudkan desa antikorupsi,” sebutnya.
Baca : BNN Sulawesi Tengah Gelar Bimtek di Kawasan Rawan Narkoba
Pada tahun 2023, KPK RI memilih 22 desa dari berbagai wilayah Indonesia sebagai pilot project, dengan harapan kedepannya akan banyak desa yang mengikuti.
Desa Kotaraya Selatan, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah yang terpilih desa percontohan di Sulteng.
“Desa tersebut terpilih sebagai salah satu desa untuk menjadi desa percontohan dalam pemberantasan korupsi,” terangnya.
Baca : Disdikbud Parigi Moutong Gelar Bimtek dan Pendampingan DAK Fisik
Kegiatan Bimbingan Teknis Desa Antikorupsi di Desa Kotaraya Selatan, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dijadwalkan terlaksana pada Pertengahan Bulan Juni 2023.
Yang akan dihadiri oleh BPD, Kades, Sekdes, Kaur, Pegawai Desa, Kadus, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda dan Masyarakat.
“Adapun tujuan dari Kegiatan Bimbingan Teknis Desa Antikorupsi ini adalah untuk membangun integritas dan nilai antikorupsi di desa,” paparnya.
Baca : Ratusan Tenaga Guru di Parigi Moutong Ikut Bimtek PJJ
Serta pemerintahan desa yang jujur sesuai indikator desa antikorupsi yang telah ditetapkan oleh KPK RI.
Juga meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Bidang Pendidikan dan Sosial KPK, pemerintah provinsi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta perangkat desa yang terpilih sebagai Desa Antikorupsi 2023. (*/Siti)
Editor: Muhammad Azmi Mursalim
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
