397 Miliar Rupiah, Alokasi Dana Pilkada Serentak Sulawesi Tengah

<p>Rapat virtual Gubernur Sulawesi Tengah terkait persiapan Pilkada Serentak.</p>
Rapat virtual Gubernur Sulawesi Tengah terkait persiapan Pilkada Serentak.

Berita sulawesi tengah, gemasulawesiPemprov Sulawesi Tengah mengalokasikan dana senilai 397,958 Miliar Rupiah, untuk pelaksanaan Pilkada serentak.

“Rincian dana Pilkada serentak yang telah dialokasikan Pemprov untuk KPU Sulawesi Tengah mencapai 158,178 Miliar Rupiah. Bawaslu sebesar 56 Miliar Rupiah, Polda Sulteng 20 Miliar Rupiah dan Korem 132/TDL 5 Miliar Rupiah,” ungkap ungkap Gubernur Sulawesi Tengah H. Longki Djanggola, saat rakor virtual persiapan Pilkada serentak 2020 bersama Mendagri Prof. Tito Karnavian, Ph.D, Jumat 5 Juni 2020.

Kemudian, Kemendagri menginformasikan kelanjutan tahapan Pilkada serentak akan dimulai lagi pada 15 Juni 2020.

“Meski tahapan Pilkada Sulteng ikut tertunda karena pandemi covid-19. Namun, pendanaan hibah lewat APBD 2020 tidak teralihkan untuk kegiatan lain,” jelasnya.

Sulteng adalah satu diantara 270 wilayah yang akan melaksanakan Pilkada serentak meliputi pilkada gubernur, dan pilkada bupati/walikota.

Ia mengatakan, kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak yaitu Banggai, Banggai Laut, Tojo Unauna, Morowali Utara, Tolitoli, Sigi dan Poso serta Kota Palu.

Di hadapan 670 peserta, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, Pilkada serentak tetap dilaksanakan 9 Desember 2020.

Penetapan pelaksanaan Pilkada, telah disetujui Komisi II DPR-RI pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Mendagri dan KPU RI 27 Mei lalu.

Secara terpisah Ketua KPU Sulteng Tanwir Lamaming menyampaikan ke Mendagri Tito Karnavian, agar jajaran penyelenggara pemilu mendapat jaminan kesehatan saat bekerja pada event Pilkada serentak berupa alat proteksi diri dan rapid test.

Merespon itu, maka Mendagri mengisyaratkan penyelenggara pemilu melakukan rasionalisasi anggaran supaya bisa dialihkan ke item tahapan Pilkada serentak yang lebih mendesak seperti pengadaan alat proteksi diri dan keamanan,

Selain itu, Mendagri juga mengharapkan KPU mempertimbangkan usulan memangkas masa kampanye Pilkada serentak dari 71 hari yang dinilai terlalu lama guna mencegah penularan covid-19.

Sebelum mengakhiri arahan, Mendagri menekankan kembali pentingnya kedisiplinan penerapan protokol kesehatan sebagai kunci keberhasilan Pilkada serentak 2020.

“Ini tantangan bagi bangsa kita untuk menunjukkan pada dunia kita mampu melakukan election atau Pilkada serentak di tengah pandemi corona,” pungkasnya.

Turut mendampingi Gubernur pada kegiatan virtual persiapan Pilkada serentak adalah Sekdaprov Dr. H. Moh. Hidayat Lamakarate, M.Si, Asisten Administrasi Pemerintahan Ir. H. Faisal Mang, MM, Asisten Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi H. Mulyono, SE.Ak, MM dan pejabat terkait.

Laporan: Muhammad Rafii

...

Artikel Terkait

wave

Kunker Menteri Kelautan dan Perikanan ke Parigi Moutong, Ini Agendanya

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Edhy Prabowo, rencananya akan mengunjungi lokasi persiapan tambak udang di Parigi Moutong Sulawesi Tengah (Sulteng).

36 Desa di Parimo Sulteng Jadi Lokus Penanganan Stunting 2021

Sebanyak 36 desa menjadi lokus pengananan permasalahan stunting di Kabupaten Parimo Sulawesi Tengah (Sulteng).

Tambah Delapan, Pasien Sembuh Corona Sulawesi Tengah Jadi 78 Orang

Perkembangan data terkini Pusdatina 5 Juni 2020, terdapat penambahan delapan kasus pasien sembuh virus corona di Sulawesi Tengah (Sulteng).

Wali Kota Palu: Rumah Ibadah Wajib Terapkan Protokol Covid-19

Wali Kota Palu Sulawesi Tengah (Sulteng) menyebut rumah ibadah wajib terapkan protokol covid-19.

‘Sunat’ Dana PKH, Kemensos Berhentikan Tiga Oknum Pendamping di Parimo Sulteng

Kemensos mengeluarkan keputusan pemberhentian atau pecat tiga oknum pendamping penyunat dana PKH di Parimo Sulawesi Tengah (Sulteng).

Berita Terkini

wave

Kapolres Parigi Moutong AKBP Hendrawan Agustian: Kami Akan Turunkan Tim Menyisir PETI Desa Tombi

Kapolres Parigi Moutong, AKBP Hendrawan Agustian, sebut akan turunkan tim untuk menyisir PETI di Desa Tombi.

Buntut Dugaan Pungli di PETI Desa Tombi, Polres Parigi Moutong Akan Panggil BPD dan Pemerintah Desa Setempat

Dugaan Pungli pemerintah desa Tombi terhadap pelaku tambang ilegal mendapat respon Polres Parigi moutong.

Dugaan Pungutan Liar Pemerintah Desa pada Penambangan Ilegal di Desa Tombi Mencuat

Setelah Sipayo, Giliran Desa Tombi coba melegalkan pungutan terhadap pelaku tambang ilegal yang tertuang dalam berita acara berkop surat BPD

Aroma Nepotisme dan Akal-akalan Anggaran di Proyek Rehab Ruang Wakil Bupati Menguat

Selain kejanggalan penganggaran pada rehab ruangan wakil bupati parigi moutong, indikasi nepotisme kini juga menguat.

Parah, Mendekati Batas Waktu Pekerjaan Deviasi Proyek Gedung Perpustakaan Parigi Moutong Malah Bertambah Jadi Minus 13 Persen

Bukannya terkejar, deviasi proyek pembangunan gedung perpustakaan malah menjadi minus 13 persen. Keseriusan kontraktor dipertanyakan.


See All
; ;