Bahas Pemulihan Bencana Padagimo, Anleg DPRD Sulawesi Tengah Kunjungi Parimo

<p>Bahas Pemulihan Bencana Padagimo, Anleg DPRD Sulawesi Tengah Kunjungi Parimo. Kunjungan di aula kantor Bupati, Senin 13 Juli 2020.</p>
Bahas Pemulihan Bencana Padagimo, Anleg DPRD Sulawesi Tengah Kunjungi Parimo. Kunjungan di aula kantor Bupati, Senin 13 Juli 2020.

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi Sejumlah Anleg DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kunjungi Kabupaten Parigi Moutong dalam rangka membahas pemulihan pasca bencana Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong (Padagimo).

“Kabupaten Parigi Moutong merupakan daerah terdampak pada saat gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi 28 September 2018 yang lalu,” ungkap Wakil Bupati Parigi Moutong, H Badrun Nggai saat rapat bersama Anleg DPRD Sulawesi Tengah di aula kantor bupati Parimo, Senin 13 Juli 2020.

Ia mengatakan, Parigi Moutong pada saat Gempa tidak separah Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Sigi. Namun, jumlah rumah rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat bisa dikatakan cukup banyak.

Pada saat penanganan pertama lanjut dia, dianjurkan membuat Surat Keputusan (SK) pembangunan Huntara ditempat lain. Namun, pihaknya menolak karena desakan warga yang tidak ingin dibuatkan Huntara di tempat lain. Alasannya, warga meminta dibangunkan rumah ditempat mereka masing-masing.

“Khusus warga Kecamatan Parigi dan di bagian utara Parigi Moutong, mereka enggan dibangunkan Huntara. Maunya, membagun dirumahnya saja,” terangnya.

Ia menjelaskan, pasca bencana jumlah rumah rusak berat sebanyak 553 rumah dengan rincian dibantu melalui dana pusat BNPB sebanyak 427 rumah dan bantuan DAK melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 126 rumah.
“Alhamdulillah pencairan tahap pertama 100 persen terselesaikan. Kami sangat bersyukur masyarakat juga antusias,” tuturnya.

Ia melanjutkan, penyaluran untuk Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Donggala melalui Bank BRI. Sedangkan, Kabupaten Sigi dan Kota Palu Penyaluranya melalui Bank Mandiri.

Untuk penyaluranya, Parigi Moutong dan Donggala melalui BRI. Sedangkan, untuk Kota Palu Dan Sigi di Bank Mandiri. Kami membantu sepenuhnya untuk stimulan tahap pertama ini.

Ia juga menjelaskan, yang meninggal dunia sebanyak 15 orang, juga telah dibayarkan santunannya kepada ahli waris yang berhak menerima.

“Bagi yang meninggal dunia sebanyak 15 orang sudah dibayarkan kepada ahli waris dan ini terus kita awasi. Alhamdulillah, sampai saat ini tidak ada masalah. Sehingga totalnya bersama rumah rusak ringan dan sedang sebanyak 85 Milyar 420 juta,” urainya.

Ia melanjutkan, untuk rumah rusak ringan dan sedang penyalurannya masih berjalan dan ini terus ditargetkan terealisasi semuanya hingga akhir bulan Juli 2020.

“Pemerintah pusat memutuskan semua sudah terealisasi semuanya hingga akhir bulan Juli 2020. Ini yang kita kejar sehingga tepat waktu,” tuturnya.

Sementara itu, Anleg DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang juga Ketua Tim pemulihan pasca bencana Padagimo Budi Luhur Larengi mengatakan, Kabupaten Parigi Moutong merupakan Kabupaten terakhir dikunjungi dengan tujuan untuk melihat dan mendengarkan secara langsung dampak kerusakan akibat gempa bumi.

Disamping itu, kunjungannya juga untuk membawa misi menjalankan tugas kemanusiaan untuk penanganan rehab rekon.
“Kami datang dengan tiga tujuan yaitu untuk melihat penanganan rehab rekon, pemulihan ekonomi dan pemulihan psikologi pasca Gempa,” ungkapnya.

“Kami sudah melihat dibeberapa Kabupaten dan sesuai Intruksi Presiden (Inpres) penanganan rehab rekon sampai Desember 2020. Kami disini bangga karena masyarakat Parigi Moutong sangat proaktif,” tuturnya dengan optimis.

Ia menjelaskan, Pansus awalnya dinamai Pasigala (Palu, Sigi dan Donggala) namun kata ia melihat Parigi Moutong juga sebagai daerah terdampak akhirnya diubah menjadi Pansus Padagimo.

“Kami bentuk pertama Pansus Pasigala dan itu hanya menangani tiga daerah saja. Tapi, dengan melihat Parigi Moutong juga banyak rumah yang rusak sehingga kami sepakat menggantinya menjadi Pansus Padagimo,” urainya.

Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah diterima langsung Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong dan langsung rapat Koordinasi bertempat di lantai II Kantor Bupati Parigi Moutong.

Rapat koordinasi dipimpin langsung Wakil Bupati Parigi Moutong H Badrun Nggai SE dan didampingi Ketua DPRD Parigi Moutong Sayutin Budianto.

Laporan: Muhammad Rafii

...

Artikel Terkait

wave

Cagub Sulteng Rusdi Mastura Bantu Korban Banjir Parimo

Cagub Sulawesi Tengah usungan Partai Nasdem berikan bantuan sembako untuk korban banjir di Desa Boyantongo Parigi Moutong Sulawesi Tengah.

Info Covid-19 Sulawesi Tengah, Bertambah Satu Pasien Sembuh

Info Covid-19 Sulawesi Tengah, data 12 Juli 2020 bertambah satu pasien sembuh.

Kota Palu Gunakan Eks Areal Undata Untuk Wahana Bermain Anak

Wali Kota Palu Sulawesi Tengah (Sulteng), Drs. Hidayat, M.Si secara simbolis meresmikan Wahana Bermain Anak di bekas areal RSUD Undata.

Banjir Boyantongo Parigi Moutong, Tujuh Rumah Hilang dan Puluhan Jiwa Mengungsi

Akibat dari banjir di Desa Boyantongo Kecamatan Parigi Selatan, Parigi Moutong Sulawesi Tengah, tujuh rumah hilang dan puluhan jiwa mengungsi.

Abrasi Sungai, Tujuh Rumah Warga Desa Olobaru Parigi Moutong Terancam Hanyut

Tujuh rumah warga di Dusun Tiga Desa Olobaru Kecamatan Parigi Selatan, Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah (Sulteng) terancam hanyut.

Berita Terkini

wave

Mengisahkan Teror Menakutkan Akibat Dosa di Masa Lalu, Inilah Sinopsis Film Horor Rest Area

Film horor Rest Area akan segera tiba, menceritakan kisah menakutkan tentang konsekuensi dari dosa yang dilakukan di masa lalu

Terjebak dalam Dimensi Lain ketika Mendaki Gunung, Inilah Sinopsis dari Film Horor Dusun Mayit

Indonesia akan kedatangan film horor Dusun Mayit, yang menceritakan kisah mencekam di kawasan angker Gunung Welirang

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.


See All
; ;