Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Mendagri kunjungi Sulawesi Tengah, cek kesiapan kesiapan pilkada serentak 2020 dan penanganan wabah covid-19.
Usai mendarat di Bandara Mutiara Sis Aljufri, Mendagri dan rombongan langsung menuju kantor gubernur untuk koordinasi dengan penyelenggara pilkada dan gugus tugas provinsi.
Gubernur diwakili Wagub H. Rusli Dg. Palabbi menyampaikan, dari data realisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terdapat 3 kabupaten mencapai di atas 90 persen yaitu Kabupaten Banggai, Banggai Laut dan Sigi.
“Sementara, Kabupaten Morowali Utara, Poso, Tojo Unauna dan Tolitoli serta Kota Palu berdasarkan data realisasi BPKAD Provinsi Sulteng masih kurang dari 50 persen,” ungkapnya.
Untuk realisasi provinsi sendiri dilaporkan telah mencapai 82,89 %. Ia juga mengatakan, Sulawesi Tengah kini jadi satu dari lima provinsi sesuai data gugus tugas nasional dengan tingkat penyembuhan lebih dari 85%.
Bahkan dari update terakhir per 16 Juli 2020, menunjukkan dari 195 kasus positif, sebanyak 175 pasien dinyatakan sembuh (89,78%) dan 6 pasien meninggal (3,08%).
“Terkait kesiapan new normal, saya tekankan supaya kabupaten atau kota mengantisipasi keberadaan Orang Tanpa Gejala (OTG) yang dapat menularkan virus ke orang lain,” tuturnya.
Menurutnya, pelacakan OTG harus dilakukan sampai ke akar-akarnya. Termasuk di lingkup penyelenggara Pilkada harus steril dari covid-19. Tujuannya, supaya tidak muncul klaster penularan baru.
Ia juga minta kabupaten atau kota terus mendisiplinkan warga, supaya tidak tawar menawar melaksanakan protokol kesehatan.
Dengan hadirnya Mendagri, diharap dapat memberi penguatan-penguatan guna mewujudkan tatanan normal baru dan sukses pelaksanaan pilkada serentak di Sulteng yang jurdil, luber dan aman covid-19.
“Saya harap dari pertemuan koordinasi ini dapat dijadikan sarana berkonsultasi untuk mencari jalan keluar,” tuturnya.
Atas laporan itu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi kepada Pemda yang sudah tinggi realisasinya.
“Saya juga berharap agar Pemda lain segera mempercepat realisasi NPHD karena sangat esensi mendukung kerja KPUD, Bawaslu dan keamanan,” pintanya.
Adapun kekurangan anggaran Pilkada yang dialami beberapa Pemda karena alokasi fiskalnya yang terbatas. Maka, DPR dan Kemenkeu telah menyetujui tambahan anggaran lebih dari 4,77 Triliun Rupiah untuk membiayai pengadaan alat proteksi diri dan penambahan TPS.
Tambahan itu lanjutnya sudah dikucurkan sekali dari tiga tahap yang dijadwalkan. Setelah pengucuran tahap pertama, ia pun menginstruksikan jajarannya segera menyiapkan peraturan bersama dengan Kementerian dan Lembaga terkait.
Tujuannya, agar prosedur pengadaan logistik penyelenggara Pilkada dapat dilakukan langsung tanpa lelang karena adanya pertimbangan khusus.
“Dengan kondisi wabah yang belum berakhir, ini dapat diangkat jadi isu strategis para kandidat Kepala daerah untuk adu gagasan, bagaimana menangani covid-19 dan memulihkan ekonomi,” jelasnya.
Terkait new normal, ia mengatakan warga harus membiasakan diri pada empat hal krusial. Yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan handsanitizer bila tidak ada sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
Bahkan lanjutnya, memakai masker dan membawa handsanitizer saat bepergian menjadi gaya hidup baru supaya tetap aman dan produktif.
“Ada sesuatu yang hilang kalau masker dan handsanitizer tidak ikut dibawa kemana-mana. Itulah esensi kehidupan baru,” terangnya.
Agenda Mendagri kunjungi Sulawesi Tengah, Tito meluncurkan anjungan Dukcapil Mandiri bagi Pemkot Palu yang dijadikan percontohan serta penyerahan simbolis masker dan buku manajemen penanganan covid-19 kepada gubernur dan bupati atau walikota se-Sulteng.
Laporan: Muhammad Rafii/Pemprov Sulteng
