Pilkada Sulawesi Tengah 2020, PPDP Kota Palu Coklit Gubernur

<p>Pilkada Sulawesi Tengah 2020, PPDP Kota Palu Coklit Gubernur</p>
Pilkada Sulawesi Tengah 2020, PPDP Kota Palu Coklit Gubernur

Berita sulawesi tengah, gemasulawesiMenjelang Pilkada Sulawesi Tengah 2020, Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) Kota Palu lakukan Pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih.

Kali ini, petugas mencocokkan data diri Gubernur Sulawesi Tengah guna memenuhi tahapan Coklit Pilkada 2020.

“Saya berharap agar pelaksanaaan seluruh tahapan Pilkada dapat berjalan dengan baik, termasuk tahapan Coklit ini,” ungkap Gubernur Sulawesi Tengah H. Longki Djanggola, di ruang kerjanya, Kamis 23 Juli 2020.

Diharapkan, dukungan warga agar proses Coklit PPDP dapat berjalan lancar. Sehingga, dapat terwujud akurasi pemilih pada Pilkada yang akan dilaksanakan 9 Desember 2020.

Semoga Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dapat berjalan dengan Jurdil, Aman dan Tertib.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu mulai melaksanakan tahapan Coklit Pilkada 2020 secara serentak dimulai 15 Juli 2020.

Coklit adalah kegiatan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan PPDP. Dengan menemui pemilih secara langsung atau door to door. Hasil dari proses coklit akan menjadi bahan KPU dalam menyusun daftar pemilih Pilkada.

Dalam rangka memulai tahapan itu, KPU menggelar Gerakan Klik Serentak (GKS) dan Gerakan Coklit Serentak (GCS).

Gerakan ini dilakukan untuk mengajak masyarakat memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih Pilkada 2020.

Kegiatan ini dilaksanakan seiring dengan jadwal Coklit data pemilih yang dilakukan mulai tanggal 15 Juli hingga 13 Agustus 2020.

Kegiatan dilakukan secara serentak di Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan data Pemilih Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur.

Serta, untuk menjadikan dasar daftar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk tujuh Kabupaten dan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu.

Sebelumnya, KPU Sulawesi Tengah mengatakan PPDP bertugas ke lapangan untuk mencocokkan dan meneliti data pemilih Pilkada Sulawesi Tengah (Sulteng) 2020. Mereka bertugas dengan menggunakan protokol kesehatan untuk menghindari virus Corona (COVID-19).

“Untuk mencegah penularan COVID-19 yang merupakan bencana non-alam, Kami telah mendistribusikan perlengkapan APD bagi PPDP yang akan dipergunakan untuk melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) mulai tanggal 15 Juli-13 Agustus 2020,” tuturnya.

Selain itu, ia juga memastikan bahwa masing-masing petugas harus melakukan rapid test sebelum turun melakukan pendataan. Mereka juga dilengkapi dengan masker, faceshield, dan sarung tangan plastik sekali pakai.

Laporan: Muhammad Rafii

...

Artikel Terkait

wave

TP PKK Parigi Moutong Monitoring Intervensi Stunting

TP PKK Parigi Moutong Sulawesi Tengah monitoring intervensi stunting di 56 desa lokus.

DPRD Sahkan Peraturan Daerah RTRW Parigi Moutong

DPRD Parigi Moutong mengesahkan menjadi Peraturan daerah (Perda) melalui rapat paripurna.

Program Lansia Parigi Moutong, Wabup: OPD Mesti Dukung

Wakil Bupati Parimo H. Badrun Nggai, SE pimpin rapat kerja kepengurusan anggota Komisi daerah (Komda) Lanjut usia (Lansia) Kabupaten Parimo periode tahun 2020-2025.

Alumni SMPN 1 Balinggi Salurkan Bantuan Korban Banjir Parigi Moutong

Alumni Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN 1 Balinggi, salurkan bantuan kepada korban banjir di Desa Olaya Parigi Moutong Sulawesi Tengah.

Kembangkan Ecotourism, Kota Palu Usulkan Destinasi Bukit Salena

Pemerintah Kota Palu Sulawesi Tengah usulkan Bukit Salena sebagai tujuan pengembangan ecotourism.

Berita Terkini

wave

Pemerintah Genjot Program Prioritas untuk Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja Baru

Pemerintah mempercepat program prioritas nasional, mulai dari koperasi desa, kampung nelayan, hingga revitalisasi tambak.

Prabowo Perluas Program Sekolah Rakyat untuk Kelompok Ekonomi Lebih Luas

Presiden Prabowo merencanakan pembangunan 500 Sekolah Rakyat, memperluas sasaran dari desil 1-2 hingga 5 demi pemerataan pendidikan.

PA Jakarta Barat Batalkan Perkawinan WNI dengan WNA Arab Saudi

Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan gugatan JPN, lindungi WNI korban KDRT, dan pastikan perkawinan dibatalkan secara sah.

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Kuota Haji, Nama Khalid Basalamah Disorot

KPK menyelidiki dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, menyoroti peran Khalid Basalamah serta kejanggalan pembagian kuota tambahan.

KPK Dalami Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC BRI

KPK memanggil Irni Palar dan menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi pengadaan mesin EDC senilai Rp2,1 triliun.


See All
; ;