Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Polda Sulteng menyebut ribuan Tempat Pemungutan Suara atau TPS pada gelaran Pilkada serentak 2020 masuk kategori rawan.
“Tercatat, 6.296 TPS pada perhelatan Pilkada Serentak Sulteng 2020. Untuk TPS kriteria aman sebanyak 5043, TPS rawan 1033, TPS sangat rawan 214 dan enam TPS khusus,” ungkap Waka Polda Sulteng, Brigjen Pol Nurwindyanto, di Palu, Senin 7 September 2020.
Ia mengatakan, guna mengamankan jalannya proses Pilkada di TPS, sebanyak 19085 personil yang akan disiagakan.
Personel itu kata dia, terdiri dari 1.322 personil Polda, 3817 personil Polres, 1059 personil TNI, dan 12887 dari Linmas.
“Pola pengamanan yang diterapkan untuk TPS aman sebanyak dua anggota Polisi, delapan orang Linmas di empat TPS,” jelasnya.
Khusus dua TPS rawan lanjut dia, dijaga dua anggota Polisi bersama empat orang Linmas.
Berbeda dengan satu TPS sangat rawan akan dijaga dua anggota Polisi bersama dua orang Linmas. Sedangkan pola pengamanan empat TPS khusus akan dijaga dua anggota Polisi bersama satu anggota Linmas.
Baca juga: Diduga Solar Tersuplai ke Tambang Emas Ilegal Parimo
“Kepercayaan dari warga, haruslah dijawab dengan kesungguhan dan keikhlasan hati yang diwujudkan dengan keseriusan dalam pelaksanaan tugas pengamanan. Sehingga, rasa aman yang menjadi dambaan seluruh warga Sulteng betul-betul dapat kita wujudkan,” tuturnya.
Ia menambahkan, diperlukan kesadaran dari seluruh elemen warga untuk senantiasa menampilkan sikap dan perilaku yang sopan santun dalam berdemokrasi politik, yang patut dan wajar, agar tidak menimbulkan perpecahan dalam kehidupan berpolitik.
Hal ini ini kata dia, berdampak pada berbagai aspek kehidupan lainnya. Sehingga, tidak menimbulkan potensi kerawanan gangguan Kamtibmas.
“Dalam aspek penegakan hukum, agar mengefektifkan peran sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana Pemilu. Setiap perkara yang ditangani dapat diselesaikan dengan cepat, tepat dan tuntas demi memperoleh kepastian hukum,” terangnya.
ASN Terlibat Pilkada Dapat Sanksi Tegas
Jelang pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dihelat 9 Desember 2020 mendatang, isu netralitas aparatur sipil negara (ASN) kerap menjadi sorotan.
Wakil Gubernur Sulteng, Rusli Dg Pallabi mengatakan bagi seluruh ASN untuk tidak terlibat dalam Pilkada dengan menjadi salah satu pendukung pasangan calon.
“Apabila hal itu terjadi maka ASN itu, maka pemerintah akan berikan sanksi tegas,” tegasnya.
Ia mengingatkan, agar tidak ada satupun ASN yang terlibat apalagi sampai menggunakan atribut serta kendaraan dinas untuk kepentingan Pilkada.
“Karena sebelumnya, kita sudah memperingatkan tentang netralitas ASN dalam Pilkada,” jelasnya
“Untuk itu, harus sangat berhati-hati, dikawal, dijaga dan dipastikan kalau ASN di wilayah Sulteng betul-betul menjaga netralitasnya,” ungkapnya.
Pengukuran netralitas pada ASN dibagi menjadi empat indikator yakni indikator netralitas dalam karier ASN, netralitas dalam hubungan partai politik, netralitas pada kegiatan kampanye dan netralitas dalam pelayanan publik.
“Karena dalam undang-undang sudah diatur tentang netralitas ASN,” tutupnya.
Baca juga: Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong Jadi Tersangka
Laporan: Ical
