Berita Parigi moutong, gemasulawesi- Hasil SWAB akan diusulkan menjadi syarat masuk ke Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) khusus berlaku bagi warga asal zona merah.
Hal tersebut diungkapkan Anggota DPRD Parigi moutong, Hi Suardi dalam wawancaranya di gema sulawesi podcast Sabtu malam 3 Oktober 2020.
Menurutnya, penting untuk menjadi perhatian oleh pemerintah daerah terkait perbatasan Parigi moutong.
“Mengingat kita berdampingan dengan sejumlah daerah yang masuk kategori zona merah. Kita yang zona hijau atau kuning saja oleh daerah yang dinyatakan zona merah diwajibkan memperlihatkan hasil rapid tes,” tuturnya.
Tentu sebagai wilayah yang belum masuk kategori merah Parigi moutong harus lebih ketat lagi, salah satunya dengan memberlakukan persyaratan wajib SWAB jika pengunjung asal zona merah akan masuk di Parigi moutong.
Baca Juga: Pemerintah Kota Palu Kembali Gelar Operasi Yustisi
Itu lebih rasional kata dia, harusnya yang berasal dari zona hijau berkunjung ke zona merah cukup menunjukkan Surat keterangan Berbadan Sehat (SKBS), tapi ini harus menunjukkan hasil rapid tes masa berlaku lima hari.
“Kasian warga yang memang kesehariannya bolak balik Parigi-Palu seperti Sopi taksi atau penjual hasil bumi. Akhirnya mereka paling merasakan dampak kerugian ekonomi,” tegasnya.
Terkait persoalan subsidi dari pemerintah daerah Parigi moutong dalam hal biaya rapid tes, untuk saat ini kata belum ada solusi terkait itu. Mengingat kondisi anggaran paska pemotongan dari pusat sebagai dampak dari penyebaran covid-19 cukup memberatkan daerah.
“Agak sulit itu bisa kita realisasikan. Karena memang kondisi keuangan daerah sangat tidak memadai untuk saat ini,” terangnya usai wawancara di studio gema Sulawesi podcast.
Tetapi kata dia, pihaknya akan berupaya untuk coba mendiskusikan ke pihak Pemerintah daerah Parigi moutong agar bisa berkomunikasi dengan Pemkot Palu membahas itu.
Ia berharap, apapun kebijakan yang dikeluarkan tidak memberikan dampak yang bisa berakibat fatal terhadap perekonomian warga.
“Kita ini bekerja untuk memikirkan nasib mereka, tentu penting ada kajian mendalam terkait berbagai kebijakan yang kita keluarkan,” pungkasnya.
Baca Juga: Muharram Nurdin Sebut Kasus Sugeng Terkesan Dipaksakan
Laporan: Muhammad Irfan Mursalim
