Berita Sulawesi tengah, gemasulawesi- Polda Sulteng amankan 29 orang pendemo di kota palu terdiri dari 28 mahasiswa dan 1 orang masyarakat umum.
Dikutip dari Merdeka.Com Kabidhumas Polda Sulteng, Kombes Polisi Didik Supranoto mengatakan, petugas pengendali massa akhirnya membubarkan masa aksi dengan imbauan untuk tidak anarkis.
Polisi membubarkan massa dengan menyemprotkan air menggunakan mobil water canon dan menembakkan gas air mata.
“Penyampaian pendapat di muka umum diatur oleh undang-undang tetapi harus dilakukan secara damai. Massa yang sebagian besar menempuh jenjang pendidikan tinggi sangat disayangkan mudah terprovokasi dan berbuat anarkis,” kata Didik.
26 orang diberikan pertolongan di Rumah sakit Bhayangkara baik karena luka lemparan atau karena gas air mata terdiri dari 10 personel dari Polri, 11 dari mahasiswa dan 5 masyarakat umum.
Baca juga: AJI Indonesia: Omnibus Law Ancam Demokratisasi Penyiaran
“Pendemo yang diamankan, masih menjalani pemeriksaan penyidik Ditreskrimum Polda Sulteng untuk mengetahui peran masing-masing. Bagaimana perkembangannya akan disampaikan kembali,” ungkapnya.
Buntut dari penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja di Kota Palu ribuan mahasiswa turun ke jalan melakukan demonstrasi di depan kantor DPRD Kamis 8 Oktober 2020.
Aksi demo mahasiswa kota palu akhirnya berujung ricuh, dikutip dari InfoPena satu sepeda motor dari kepolisian dibakar massa aksi.
Sejumlah mahasiswa ditangkap dalam aksi tersebut, beberapa anggota kepolisian yang terluka akibat lemparan batu juga tampak dilarikan ke rumah sakit.
Kronologis aksi demo yang awalnya damai terpicu keributan akibat mahasiswa mencoba untuk menerobos kawat duri yang terpasang di jalan Samratulangi.
Terpancing lemparan batu, kepolisian mulai membalas dengan menyemprotkan water canon dan menembakkan gas air mata kea rah kerumunan mahasiswa.
Perwakilan mahasiswa yang mencoba melakukan negosiasi dengan pihak kepolisian tidak menemui kesepakatan, dimana mahasiswa yang menginginkan masuk kedepan kantor DPRD Sulteng.
Dalam orasinya wakil kordinator lapangan, Gifari mengatakan, buruh menjadi korban akibat disahkannya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. (*)
