Kejaksaan Tuntut Pidana Mati Tiga Terdakwa Kasus Narkoba Sulteng

<p>Foto: Illustrasi hukuman mati.</p>
Foto: Illustrasi hukuman mati.

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Catatan akhir tindak pidana narkoba Provinsi Sulteng, Kejaksaan berikan tuntutan pidana mati untuk tiga terdakwa.

“Tiga terdakwa narkoba Sulteng itu dari dua berkas perkara, yang diajukan tuntutan pidana mati,”ungkap Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palu, Awaluddin Muhammad, di Kota Palu, Jumat 8 Januari 2021.

Ia mengatakan, dua perkara ini sedang dalam proses persidangan dengan barang bukti sabu dalam tahap pembelaan.

Sementara barang bukti ribuan ekstasi, dalam tahap replik jaksa penuntut umum.

Baca juga: Usai 21 Kali Beraksi, Pelaku Pencurian di Kota Palu Tertangka

“Dua perkara itu, terdiri dari kasus penyidikan Polda Sulteng dan satu lagi dari penyidikan Polres Palu,” sebutnya.

Dari 203 kasus tindak pidana narkotika kata dia, ada 181 perkara yang sudah putus dan sisanya dalam proses persidangan.

“Berkas narkotika yang banding ada lima, sisa bulan-bulan sebelumnya,” ujarnya.

Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Palu telah melakukan tuntutan terkait pidana umum sebanyak 722 perkara sepanjang 2020.

Baca juga: Hukuman Mati Menanti Pelaku Penganiayaan Berat di Sienjo

Dari ratusan perkara itu, kasus pencurian paling banyak ditangani, disusul tindak pidana narkotika.

“Tuntutan terkait pidana umum 722 perkara baik yang ditangani Polres Palu dan jajarannya maupun dari BNN Sulteng,” jelasnya.

“Sebagai kejaksaan yang berkedudukan di ibukota provinsi kami juga melakukan penuntutan terhadap penelitian berkas perkara yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sulteng,” tuturnya.

Awaluddin merinci, dari 722 perkara, telah diputus oleh pengadilan sebanyak 646 perkara dan sisanya 86 masih dalam proses sidang.

“Sejak Maret 2020 persidangan dilakukan secara virtual di Pengadilan Negeri Palu. JPU dan hakim panitera bersama di Pengadilan Negeri Palu. Sedangkan terdakwa mengikuti sidang melalui zoom dari Rutan Maesa Palu,” terangnya.

Dari ratusan kasus itu, tercatat 240 perkara paling banyak ditangani adalah tindak pidana terhadap orang dan harta benda, dalam hal ini pencurian. Disusul kasus narkotika dengan jumlah 203 perkara.

“Pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan seperti begal,” tutupnya.

Baca juga: Kejaksaan Proses 94 Perkara Pelanggaran Pemilu, Empat Dari

Laporan: Muhammad Rafii

...

Artikel Terkait

wave

ASN Positif Covid 19, Kemenag Parimo Ajukan Dekontaminasi Kantor

Kemenag Kabupaten Parimo Sulawesi Tengah mengajukan dekontaminasi kantor, menyusul salah satu ASN terkonfirmasi positif covid 19.

Parimo Siapkan 46 Juru Imunisasi Suntik Vaksin Covid 19

Dinkes Parimo Sulteng sudah siapkan sejak dini 46 juru imunisasi suntik vaksin covid 19 yang sudah terlatih dan berasal dari 23 Puskesmas

Polisi Siap Kerahkan Puluhan Personil Kawal Penjemputan Vaksin Covid 19

Polres Parimo menyebut mengerahkan puluhan personil untuk melakulan pengawalan saat penjemputan vaksin covid 19 di Kota Palu Sulawesi Tengah.

Covid Sulteng 7 Januari 2021, Kota Palu dan Parimo Sumbang Kasus Terbanyak

Update Covid 19 Sulteng 7 Januari 2021, bertambah 157 kasus baru. Kota Palu dan Parimo sumbang kasus terbanyak.

Data Terbaru Covid 19 Sulteng, Pasien Sembuh Bertambah 20 Orang

Satgas covid 19 Sulteng menyebut, data terbaru terdapat tambahan 20 pasien sembuh dari virus corona periode 7 Januari 2021.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;