Disdukcapil Parigi Moutong Sebut Penerbitan Dokumen Kependudukan I Made Koto Parianto Hanya Berdasarkan SKP dari Toli-toli

<p>Ket Foto: Depan kantor Dukcapil kabupaten Parigi moutong. (foto gemasulawesi/Rifai)</p>
Ket Foto: Depan kantor Dukcapil kabupaten Parigi moutong. (foto gemasulawesi/Rifai)

Parigi moutong, gemasulawesi – Kisruh terkait dugaan manipulasi dokumen kependudukan milik I Made Koto Parianto demi memuluskan langkahnya mendaftar sebagai calon komisioner KPU Parigi moutong mendapatkan tanggapan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Parimo.

Menurut, Kepala Bidang Adminduk Dukcapil Parimo, Sandrah Wahyunie, S. STP, M.A.P, penerbitan tersebut hanya berdasarkan Surat Keterangan Pindah (SKP) dari tempat asal pemohon dalam hal ini I Made Koto Parianto.

“Karena sudah ada SKP dari toli-toli, maka kita terbitkan dokumen kependudukannya,” terangnya.

Baca: Lolos 10 Besar Seleksi Calon Komisioner KPU Parigi Moutong, I Made Koto Parianto Diduga Manipulasi Data Kependudukan

Ia mengatakan, pemohon pindah bisa melakukan proses langsung ke Dukcapil dahulu atau ke pihak Desa baru ke Dukcapil.

Intinya kata dia, proses perpindahan sudah memenuhi syarat berdasarkan SKP dari Toli-toli tempat asal I Made Koto Parianto.

Terkait Surat pengantar dari Desa Tujuan Ia mengaku akan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada petugas yang menerima berkasnya.

Baca: Layanan Dukcapil Goes To Campus IPDN Jatinangor Hasilkan 2.484 Output

“Lebih jelasnya saya koordinasi dulu dengan Bidang yang menangani persoalan verifikasi berkasnya. Karena kami tidak menangani itu,” tuturnya.

Sebelumnya pihak Aparat Pemerintah desa Lebagu dan Kadus IV padang sari yang dikonfirmasi terkait kebenaranya pindah domisili dari I Made Koto Parianto mengaku belum mengetahui secara pasti.

Pasalnya, yang bersangkutan sama sekali belum pernah melapor di Desa terkait kepindahannya.

“Kita belum mengetahui karena yang bersangkutan belum ada melapor, demikian juga surat pengantar terkait kepindahannya juga kami tidak miliki,” terang Kadus IV Padang Sari, I Nyoman Eko Wijana.

Baca: Dukcapil Parigi Moutong Permudah Pengurusan Adminduk

Demikin juga pihak Kepala Desa Lebagu, Benhur juga mengaku tidak mengenal dan mengetahui siapa I Made Koto Parianto.

Karena menurutnya, jika benar yang bersangkutan telah pindah sejak Juli tahun 2023 harusnya sudah melapor.

“Sebagai warga baru secara administrasi harusnya melapor, tapi saya cek sama perangkat Desa tidak ada nama itu. Mungkin di Dukcapil sudah tercatat tapi di Desa tidak ada sama sekali,” tegasnya. (Fan)

...

Artikel Terkait

wave

Peringati HUT PGRI ke 78 dan Hari Guru Nasional, Staf Ahli Kabupaten Parigi Moutong Armin Sebut Kurikulum Merdeka Ditunggu oleh Tenaga Pendidik

Staf Ahli Armin sebut kurikulum merdeka adalah kurikulum yang ditunggu oleh guru saat upacara peringatan HUT PGRI dan Hari Guru Nasional.

Perebutkan Piala Bupati, Turnamen Sepak Takraw Antar Klub Kabupaten Parigi Moutong Resmi Digelar

Kemarin, tanggal 26 November 2023, Turnamen Sepak Takraw Antar Klub se-Parigi Mountong resmi dibuka dan dilaksanakan.

Ditemui Hari Ini, Kabid Perdagangan Sebut Komoditas Cabe dan Ayam Kampung Terus Naik di Pasar Sentral Parigi Moutong

Kabid Perdagangan, Yamin, menyebutkan jika cabe dan ayam kampung di Pasar Sentral Parigi Moutong terus mengalami kenaikan untuk harganya

Mengantisipasi Dampak Buruk Cuaca Ekstrem: Minahasa Selatan Sulawesi Utara Bersiap Hadapi Tantangan pada 28 November 2023

Pada 28 November 2023 wilayah Sulawesi Utara akan tetap terdampak oleh cuaca ekstrem seperti hari-hari sebelumnya.

Ancaman Cuaca Ekstrem di Sulawesi Tengah pada 28 November 2023: Simak Daftar Wilayah Terdampak dan Strategi Antisipasi yang Perlu Dilakukan

Pada 28 November 2023 wilayah Sulawesi Tengah akan terdampak oleh sebuah cuaca ekstrem yang sangat mengerikan.

Berita Terkini

wave

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.

Layanan Kesehatan Buruk, Anleg Arifin dg Pallalo Protes Pemda Parigi Moutong

Ambulans kehabisan bensin hingga warga meninggal memicu amarah DPRD Parigi Moutong. Bupati dikecam karena absen rapat pelayanan publik.

Jenis Kejadian Darurat Laporan 112 Parigi Moutong yang Wajib Diketahui Warga

Pahami jenis kejadian darurat laporan 112 Parigi Moutong. Segera laporkan kondisi kritis medis, kebakaran, dan bencana untuk penanganan cepa


See All
; ;