Renaldi Jelaskan Tahapan Penyediaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Rencana Pembebasan Lahan Makam Raja Tombolotutu

Renaldi Kabid Pertanahan Dinas PUPRP saat di wawancara di ruang kerjanya terkait tahapan pembebasan lahan untuk kepentingan umum
Renaldi Kabid Pertanahan Dinas PUPRP saat di wawancara di ruang kerjanya terkait tahapan pembebasan lahan untuk kepentingan umum Source: (Foto/gemasulawesi/Muhammad Rifai)

Parigi Moutong, gemasulawesi – Pada tanggal 1 Februari 2024, Renaldi SH, kepala Bidang pertanahan dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan (PUPRP) Parigi Moutong, memberikan penjelasan tentang peran bidang pertanahan dalam menyediakan tanah untuk kepentingan umum. 

Dalam wawancara di ruang kerjanya di Dinas PUPRP Parigi Moutong Kamis 1 Februari, Renaldi mengungkapkan bahwa proses tersebut dimulai dengan permohonan kepada bupati oleh instansi atau lembaga yang membutuhkan tanah untuk proyek pembangunan fasilitas. 

“Jika permohonan dianggap penting, bupati memberikan disposisi dan dana dialokasikan oleh pemerintah daerah,” katanya. 

Namun, fokus utama Renaldi adalah rencana pembebasan lahan makam Raja Tombolotutu, seorang pahlawan nasional. 

Baca Juga:
I Wayan Gede Purna Sebut Program Inseminasi Buatan dan Teknologi Transfer Embrio Berhasil Tingkatkan Kualitas Ternak di Parigi Moutong

Menurutnya, pembebasan lahan tersebut sangat penting karena makam tersebut adalah satu-satunya makam pahlawan nasional di Sulawesi Tengah yang masih berada di tengah lahan masyarakat di Toribulu. 

Renaldi menegaskan, komitmennya untuk menyelesaikan pembebasan lahan dalam tahun ini, berdasarkan permohonan dan perintah dari Dinas Sosial sebagai sektor utama dalam hal kepahlawanan.

Selain itu, proses pembebasan lahan melibatkan beberapa tahap seperti identifikasi di lapangan, pemeriksaan hak atas tanah, penelitian kepemilikan tanah, dan penilaian harga tanah oleh Kantor Jasa Penilai Publik. 

Renaldi menekankan, bahwa penilaian harga tanah dilakukan secara independen, bukan oleh pihak dinas atau pemilik lahan.

Baca Juga:
Lakukan Beberapa Agenda Kegiatan, Gubenur Sulawesi Tengah Laksanakan Kunjungan Kerja ke Parigi Moutong

“Setelah penilaian selesai, proses pembayaran dilakukan,” ujarnya. 

Renaldi menegaskan bahwa proses pembebasan tanah bersifat standar di mana pun dilakukan, termasuk langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya. 

“Ini merupakan praktek yang biasa dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum, yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan tersedianya tanah untuk pembangunan fasilitas yang diperlukan demi kemajuan masyarakat,” tutupnya. (Muhammad Rifai)

...

Artikel Terkait

wave
Jadi Ajang Promosi Daerah, Festival Teluk Tomini Masuk ke Pelaksanaan Kharisma Event Nusantara 2024

Menurut laporan, event Festival Teluk Tomini masuk ke pelaksanaan Kharisma Nusantara 2024 di TMII kemarin.

Akan Bertugas untuk Voting Day, 9520 KPPS di Kabupaten Parigi Moutong Telah Resmi Dilantik

Laporan menyebutkan jika 9.520 KPPS yang akan bertugas untuk voting day di tanggal 14 Februari 2024 telah resmi dilantik baru-baru ini.

Dirangkaikan dengan Launching Gerakan 3T, Pemda Parimo Kukuhkan Pengurus Tim Penggerak PKK Periode 2023 hingga 2024

Menurut laporan, kemarin, pemda Parigi Moutong menyelenggarakan acara pengukuhan pengurus Tim Penggerak PKK untuk periode 2023-2024.

Didasarkan atas Keputusan Gubernur, DPRD Parigi Moutong Selenggarakan Rapat Paripurna Sumpah dan Janji PAW Anggota

Kemarin, tanggal 23 Januari 2024, DPRD Parigi Moutong mengadakan rapat paripurna sumpah dan janji PAW anggota DPRD.

Arifin Lamalindu Tokoh Pemekaran Parigi Moutong Soroti Kelulusan I Made Koto Parianto, Desak KPU RI Evaluasi Kembali

Kelulusan I Made koto parianto menuai sorotan dari salah satu tokoh pemekaran Kabupaten Parigi Moutong, Arifin Lamalindu.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;