Parigi Moutong, Gema Sulawesi - Organisasi Masyarakat Front Pemuda Kaili dan Mayori Kerajaan Parigi menggelar pertemuan bersama, menyikapi permasalahan rekrutmen Komisioner KPU Kabupaten Parigi Moutong yang diduga sarat rekayasa.
Subhan selaku mayori atau pimpinan pasukan di kerajaan Parigi, sangat menyayangkan langkah yang diambil oleh pihak tim seleksi komisioner KPU Parigi moutong dengan mengabaikan sejumlah kejanggalan terhadap I Made Koto Parianto.
Subhan mengaku, sedikit terkejut atas persoalan ini, dimana menurutnya timsel terkesan mengabaikan potensi putra asli daerah.
"Jadi kami selaku Selaku tokoh adat yang ada dikerajaan Parigi masih menginginkan agar anak-anak daerah bisa menjadi skala prioritas dalam seperti ini," ungkapnya.
Subhan menegaskan kiranya I Made Koto Parianto, agar legowo untuk mengundurkan diri jadi Komisioner.
"Kami berharap agar KPU RI bisa menganulir dan menginvestigasi khusus soal dugaan adanya permainan dalam kelulusan I made Koto Parianto," tegasnya.
Subhan juga menyebutkan, dalam waktu dekat ini pihaknya bersama FPK Parigi Moutong akan melakukan langkah persuasip kepada KPU RI dan pihak penyelenggara lainnya yakni melayangkan surat petisi.
"Yang jelas dalam beberapa hari kedepan kami bersama FPK akan membuat petisi untuk disampaikan ke KPU RI dan pihak yang terkait," sebutnya.
Menurutnya, itu dilakukan untuk memperjuangkan keadilan bagi putra putri daerah Parigi moutong yang dinilainya tidak kalah kualitasnya dengan orang yang berasal dari luar daerah.
Sementara pada kesempatan yang sama Ketua FPK Parigi Moutong Arifin Lamalindu mengatakan, persoalan I Made Koto Parianto harus segera diselesaikan serta disikapi secara serius.
“Terkait I Made Koto Parianto selaku Komisioner KPU Parigi Moutong FPK tidak akan tinggal diam," ungkap Arifin yang juga salah satu tokoh pemekaran Parigi moutong.
Menurut Arifin ada dua poin penting yang coba dilanggar oleh I Made Koto Parianto ketika menjadi Komisioner KPU di Parigi Moutong yakni terkait Integritas dan identitas.
"Hasil konsensus pemekaran Parigi Moutong yang kita perjuangkan saat itu ada dua poin penting yang saya ingat. pada waktu itu kita bersepakat untuk memprioritaskan itu yakni integritas dan identitas daerah," ujarnya.
Kemudian selanjutnya kata Arifin, saat pihaknya bersama Subhan selaku Mayori di Kerajaan Parigi, tengah menyusun beberapa poin isi petisi yang diantaranya adalah menolak I Made Koto Parianto menjadi komisioner KPU Parigi Moutong.
"Jadi ada beberapa poin isi petisi kami nantinya diantaranya, menolak I made koto menjadi KPU Parigi Moutong, kemudian meminta KPU RI agar menganulir kembali hasil pengumuman I made Koto serta menginvestigasi secara penuh dugaan kecurangan atau adanya intervensi dalam proses seleksi," pungkasnya. (Abdul Main)
