Sahid: Masih Ada Kasus Kematian Ibu dan Bayi di Parimo

Sahid: Masih Ada Kasus Kematian Ibu dan Bayi di Parimo

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Masih ditemukan kasus kematian ibu dan bayi di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Meskipun upaya penurunan angka stunting sudah mencapai 11,5 persen.

“Upaya pengentasan stunting belum berpengaruh secara signifikan,” ungkap Kepala Bidang Sosial Budaya, Abdul Sahid, di ruang kerjanya, Senin 31 Mei 2021.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan evaluasi dan mendeteksi permasalahan kasus kematian ibu dan bayi. Sebab, sesungguhnya jika terjadi penurunan angka stunting, terjadi perbaikan gizi.

Pihaknya menilai, penanganan stunting yang dilakukan belum merata. Kemungkinan karena banyaknya mesti ditangani, hingga akhirnya ada beberapa keluarga terlewatkan.

“Ini penyebabnya sangat kompleks. Saat ini Kecamatan Moutong masih tinggi tinggi angka stunting. Makanya, kami juga mengarah kesana,” ujarnya.

Baca juga: Polisi Selidiki Penemuan Mayat di Kampung Lere, Kota Palu

Penanganan stunting sebaiknya dilakukan sejak dini. Mulai dari remaja hingga menikah, dan siap mengandung.

Penyebab utama stunting harus mendapatkan perhatian serius. Salah satunya perubahan perilaku yang tidak merata. Apalagi, Parigi Moutong memiliki wilayah yang terdiri dari pesisir pantai, pegunungan dan dataran.

Baca juga: Polsek Palu Selatan Bekuk Dua Pelaku Curanmor

Baca juga: Layanan Adminduk Disdukcapil Parigi Moutong Kembali Buka

“Kesadaran warga tentang pola hidup sehat dan budaya tidak konsumsi air sebelum dimasak, mesti terus digalakkan,” sebutnya.

Kemudian, akses makanan bergizi yang belum merata, karena letak geografis. Kedepan, untuk terus menekan angka stunting dengan target 9 persen ditahun 2022, persoalan itu harus dituntaskan.

Baca juga: Pencarian Masita Hamzah di Perairan Banggai Berlanjut

Baca juga: Parigi Moutong Petakan Potensi Daerah Melalui Sistem Informasi

“Apabila, ibu hamil atau bayi yang tinggal didataran rendah, akan mudah mendapatan bergizi seperti susu dan telur. Tetapi yang tinggal di pegunungan kesulitan,” kata dia.

Meskipun demikian, penurunan angka stunting 11,5 persen itu, telah memberikan kontribusi besar ke pemerintah provinsi. Sebab target nasional untuk setiap provinsi 14 persen pada tahun 2024.

Baca juga: Rehab Bendung dan Irigasi Gumbasa Tahap II Target Rampung 2023

Baca juga: Parimo Buka Penerimaan Peserta Didik Vokasi Kelautan dan Perikanan

Laporan: Novita Ramadhani

...

Artikel Terkait

wave

Ratusan Tenaga Guru di Parigi Moutong Ikut Bimtek PJJ

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menggelar Bimtek Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk ratusan tenaga guru.

Dishub Parigi Moutong Uji Petik Retribusi Parkir Pasar

Dinas Perhubungan (Dishub) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, uji petik retribusi parkir di Pasar Sentral Parigi.

Verifikasi Validasi DTKS Parigi Moutong Dibawah 50 Persen

Dinas Sosial (Dinsos) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, sebut verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, dibawah 50 persen.

Jadwal Rekrutmen CPNS dan PPPK 2021 Berubah

Jadwal rekrutmen CPNS dan PPPK tahun 2021 berubah. Penundaan penerimaan sambil menunggu aturan terbaru, dari Kementerian Menpan-RB dan KASN.

60 Hari, Target Parimo Selesaikan Temuan BPK

Dalam waktu 60 hari kedepan target Pemda Parimo selesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Tengah.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;