Berita parigi moutong, gemasulawesi– Satgas Covid 19 tinjau kesiapan sekolah jelang ujian sekolah kenaikan kelas secara tatap muka, pekan depan.
“Berdasarkan surat Mendikbud-Ristek, pelaksanaan tatap muka dapat dilaksanakan, menyesuaikan situasi daerah masing-masing,” ungkap Kepala BPBD Parigi Moutong, Idran, Kamis 3 Juni 2021.
Sebagai sampel pemantauan kesiapan sekolah, dilakukan di beberapa lokasi yakni, dua sekolah di Kecamatan Balinggi, dua sekolah di Kecamatan Kasimbar dan dua sekolah di Kecamatan Parigi.
Wilayah Parigi Moutong saat ini, dalam beberapa pekan terakhir ini mengalami penurunan. Sehingga, rekomendasi pelaksanaan ujian sekolah kenaikan kelas bisa dikeluarkan menyesuaikan standar protokol kesehatan.
“Kalau daerah itu zona merah, memang tidak dapat dikeluarkan rekomendasi,” tuturnya.
Baca juga: Lolos TWK, 1271 Pegawai KPK Resmi Dilantik
Kemudian, Satgas Covid 19 tinjau sekolah untuk mengecek dan memastikan kesiapan fasilitas mendukung standar protokol kesehatan. Seperti ketersediaan sarana cuci tangan, masker cadangan dan hand sanitizer.
“itu untuk memastikan pencegahan penyebaran covid 19. Dari beberapa sekolah yang kami tinjau, dan menurut kami telah memenuhi standar protokol kesehatan,” kata dia.
Pihaknya juga meminta kepada pihak sekolah, untuk meminta persetujuan orang tua atau wali murid, terkait pelaksanaan ujian semester secara tatap muka.
Sementara itu, Kepala Bidang Manajemen Sekolah Dasar Disdikbud Parigi Moutong Ibrahim mengatakan, akan dibuat surat edaran kepada pihak sekolah mengatur jadwal pergantian siswa saat proses pembelajaran tatap muka, dengan jumlah siswa minimal 15 orang dalam satu kelas.
Sehingga, pelaksana ujian sekolah kenaikan kelas sebelumnya hanya berlangsung selama satu minggu saja, dapat terlaksana dalam waktu dua minggu lamanya, karena diatur dengan standar protokol kesehatan.
“Kami berharap pelaksanaan ujian tatap muka nanti diberikan rekomendasi, apalagi kesiapan sekolah untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka dengan standar protokol kesehatan sudah kami terapkan sejak tahun 2019 kemarin,” tuturnya.
Peninjauan melibatkan seluruh unsur dalam Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 diantaranya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), Polres dan Dinas Pendidikan selaku pendamping.
Baca juga: KPK Tolak Cabut SK Penonaktifan 75 Pegawai, Ini Alasannya
Laporan: Novita Ramadhani
