Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Dinas Kesehatan (Dinkes) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mengaku telah menuntaskan proses verifikasi klaim Bansos masyarakat prasejahtera tahun 2020.
“Klaim Bansos tahun 2020 kemarin sudah melalui proses verifikasi, total klaimnya senilai Rp 4 Miliar,” ungkap Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinkes Parigi Moutong, Hadija, di ruang kerjanya, Senin 21 juni 2021.
Dalam program itu, Dinkes bertugas mengeluarkan rekomendasi untuk pembayaran, usai verifikasi berkas klaim Bansos masyarakat prasejahtera, diajukan 23 Puskesmas dan empat rumah sakit di Parigi Moutong. Serta, empat rumah sakit rujukan lainnya di luar daerah telah melakukan kerjasama dengan Pemda.
Sementara untuk pembayaran klaim Bansos masyarakat prasejahtera, dilakukan BPKAD Parigi Moutong, berdasarkan rekomendasi Dinkes. Namun, untuk penyelesaikan Bansos dengan total Rp 4 Miliar, belum dapat diselesaikan saat ini.
Baca juga: Parigi Moutong Siapkan Skema Bansos Masyarakat Prasejahtera
“Berdasarkan informasi di BPKAD, anggaran pembayaran hutang itu pada APBD perubahan 2021. Jadi anggaran yang ada saat ini, untuk klaim Bansos tahun 2021 ini,” jelasnya.
Ia menjelaskan, berbicara soal hutang klaim Bansos masyarakat prasejahtera yang menjadi hak tenaga kesehatan, memiliki mekanisme pembayaran tersendiri yakni terlebih dahulu dilaporkan ke BPK RI, untuk diakui sebagai hutang.
“Jika sudah keluar LHKP dan diakui sebagai hutang baru dilakukan proses pembayaran klaim Bansos 2020,” jelasnya.
Parigi Moutong Anggarkan Klaim Bansos Nakes di APBD-P 2021
Sebelumnya, Pemda Parigi Moutong anggarkan klaim Bansos Nakes di APBD Perubahan 2021.
“Klaim Bansos hak tenaga kesehatan tahun 2020, kami sudah mengupayakan. Minggu lalu sebelum saya ke Jakarta, sudah dibahas,” ungkap Sekda Parigi Moutong, Zulfinasran.
Dalam penyelesaian klaim Bansos Nakes itu, pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah menyampaikan dan meminta Dinas Kesehatan untuk menyelesikan klaim itu.
“Klaim itu sekitar Rp 3 Miliar atau Rp 4 Miliar kalau tidak salah kemarin. Itu juga telah masuk dalam pencatatan kami untuk penyelesaian,” jelasnya.
Ia menambahkna, klaim Bansos masyarakat prasejahtera itu menjadi beban keuangan daerah. Sehingga, anggaran untuk menuntaskan klaim tersebut, dilakukan pada APBD perubahan 2021.
Baca juga: 60 Hari, Target Parimo Selesaikan Temuan BPK
Laporan: Novita Ramadhani
