Berita parigi moutong, gemasulawesi– Disdukcapil Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, membutuhkan mesin cetak KTP-E tambahan.
“Kendala dalam proses penerbitan KTP-E adalah hanya dua mesin cetak beroperasi saat pencetakan,” ungkap Kepala Bidang Identitas Dukcapil Parigi Moutong, I Ketut Putra, saat RDP bersama DPRD, Rabu 23 Juni 2021.
Dalam sehari, satu mesin cetak KTP-E hanya bisa mencetak 120 keping, sehingga fokus mereka hanya melakukan pelayanan reguler saja.
Pihaknya belum berani mengungkap kesiapan untuk menuntaskan hutang Suket. Sebab, jika dijanjikan penyelesaian persoalan itu saat ini, pelayanan regular tidak dapat terlayani.
“Kedepan apabila ada penambahan mesin cetak, hutang Suket akan segera dituntaskan,” ujarnya.
Sementara terkait pelayanan berkas diakuinya, memang ada beberapa berkas yang tidak dapat diproses, karena ada data perlu dikonfirmasi kepada pemohon secara langsung.
“Tetapi sepengetahuan saya, semua berkas yang datanya tidak bermasalah tidak pernah kami tidak terbitkan dokumen kependudukannya. Itu yang saya tahu,” tuturnya.
Baca juga: Tangani Corona, Sulawesi Barat Dapat Bantuan Catridge TCM
Sementara itu, DPRD mendesak untuk menuntaskan persoalan Surat Keterangan (Suket) atau pengganti sementara KTP, hingga kini masih berada ditangan warga.
“Apakah karena blangko menyebabkan masyarakat hanya menerima Suket saat melakukan pengurusan KTP, atau ada alasan lain,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Parigi Moutong, Feri Budi Utomo.
Baca juga: Mesin Tes Cepat Molekuler, Prioritas Uji PDP Corona
Penuntasan Suket harus segera diatasi, sebab telah menjadi persoalan sejak dua tahun terakhir. Bahkan, sering dikeluhkan warga yang tinggal di wilayah utara Parigi Moutong.
Hal yang sama juga diungkapkan, Muhammad Fadli anggota Komisi II DPRD. Dia menuding persoalan kebijakan dalam pengurusan dokumen kependudukan, dianggap menjadi penyebab banyaknya permasalahan di Dukcapil.
Baca juga: Pembayaran Gaji ASN di Poso Kembali Molor
Bahkan, kebijakan itu terkesan menyulitkan masyarakat dan memalukan.
“Puluhan ribu Suket masih ditangan masyarakat saat ini. Tapi tidak dapat diatasi Dukcapil. Bahkan, kebijakan yang tidak membolehkan pengurusan KTP atau lainnya, tidak dapat diwakili, juga menyulitkan masyarakat,” tuturnya.
Baca juga: Sulbar Resmi Jalankan Test PCR Pasien Suspect Corona
Laporan: Novita Ramadhani
