Langsung Melaksanakan Kewajiban, KPU Parigi Moutong Ingatkan PPK untuk Menjaga Integritas dalam Menjalankan Tugas dan Tanggung Jawab

Ket. Foto: KPU Parigi Moutong Mengingatkan PPK untuk Menjaga Integritas dalam Melaksanakan Tugas
Ket. Foto: KPU Parigi Moutong Mengingatkan PPK untuk Menjaga Integritas dalam Melaksanakan Tugas Source: (Foto/Duan)

Parigi Moutong, gemasulawesi – Komisi Pemilihan Umum atau KPU Parigi Moutong mengingatkan agar PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan untuk menjaga integritasnya dalam menjalankan tugas dan juga tanggung jawabnya dalam melaksanakan Pilkada.

Diketahui jika hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Ariyana, saat melakukan pelantikan PPK kemarin, 16 Mei 2024.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Parigi Moutong, Ariyana, meminta para PPK untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya masing-masing yang sesuai dengan PKPU atau Peraturan KPU dan juga undang-undang yang mengatur soal Pilkada.

Baca Juga:
Cuaca Panas, PPIH Embarkasi Medan Imbau Jemaah Calon Haji Memperbanyak Konsumsi Air Mineral Selama di Tanah Suci

“Sesuai dengan kebutuhan KPU sebagai penyelenggara teknis, jumlah PPK yang akan membantu penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 115 orang,” ujarnya.

Dia menambahkan ke-115 orang PPK itu nantinya akan tersebar di 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Parigi Moutong.

Menurut Ariyana, dari 115 orang PPK, sekitar 29 orang diantaranya adalah perempuan.

Baca Juga:
Disediakan KPU, Saat Ini Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wabup Parigi Moutong sedang Melakukan Upload Dokumen Dukungan ke Aplikasi Silon

“Ini dengan harapan ke depannya anggota PPK dapat membangun koordinasi dan kolaborasi yang baik di dalam internal penyelenggara,” katanya.

Dia menegaskan mengharapkan para anggota PPK memegang teguh integritasnya saat menjalankan tugasnya masing-masing.

Dalam keterangannya kemarin, 16 Mei 2024, menjadi PPK yang merupakan penyelenggara teknis, berarti memberikan fasilitas untuk pemilih untuk mendapatkan hak-hak konstitusi dalam konteks demokrasi untuk menyalurkan hak pilihnya di Pilkada yang akan digelar di tanggal 27 November 2024.

Baca Juga:
Dampak Kerusakan Banjir Lahar Dingin di Sumatera Barat Cukup Signifikan, Pemerintah Siapkan Relokasi Rumah hingga Perbaikan Infrastruktur

Ariyana menekankan oleh karena itu, badan ad hoc PPK, PPS ataupun KPPS dituntut profesional dan juga tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon yang ikut serta dalam Pilkada.

Dia melanjutkan jika 3 lembaga ad hoc KPU merupakan ujung tombak dalam melaksanakan tugas dan juga fungsinya sebagai penyelenggara tingkat bawah untuk membantu KPU.

“Ini mengakibatkan kesadaran terhadap tugas pokok sangat penting untuk mewujudkan tujuan dari demokrasi,” terangnya.

Baca Juga:
Update Jumlah Korban Terbaru Banjir Lahar Dingin di Sumatera Barat, 67 Orang Meninggal Dunia, 20 Orang Hilang dan 44 Lainnya Alami Luka-Luka

Dia menjelaskan PPK yang baru saja menjalani pelantikan tersebut langsung melaksanakan kewajibannya. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Bantu Korban Terdampak Banjir di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan, Pangkostrad Salurkan 10 Truk Bantuan Logistik

Korban banjir di Kabupaten Luwu dapat bantuan 10 truk dari Pangkostrad yang dilepas langsung oleh Panglima Divisi 3 Kostrad.

Akan Dilantik pada 16 Mei 2024, KPU Parigi Moutong Telah Resmi Menetapkan 5 Nama Penyelenggara Ad Hoc di 23 Kecamatan

KPU Parigi Moutong telah resmi menetapkan dan mengumumkan 5 nama penyelenggara ad hoc di 23 kecamatan yang ada di Parigi Moutong.

Beri Dukungan, Pemerintah Pusat Menambah Lima Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di 5 Desa Kabupaten Parigi Moutong

Pemerintah pusat menambah 5 Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di 5 desa di Kabupaten Parigi Moutong.

Tidak Lagi Menginap di Makassar, Jemaah Calon Haji Maluku pada Tahun 2024 Cukup Menunggu hingga 4 Jam Langsung Pindah Pesawat ke Arab Saudi

Pada tahun ini, jemaah calon haji asal Maluku cukup menunggu hingga 4 jam langsung pindah pesawat menuju ke Arab Saudi.

Banyak Infrastruktur Rusak Akibat Banjir Lahar Dingin yang Menerjang di Sumatera Barat, BNPB Salurkan Bantuan Via Udara untuk Korban

Banjir lahar dingin yang menerjang di Sumatera Barat mengakibatkan sejumlah infrastruktur alami kerusakan, BNPB kirim bantuan via udara.

Berita Terkini

wave

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.

Komisi II Desak Mendagri Hentikan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Ketua Komisi II DPR minta Mendagri hentikan pengurangan dana transfer demi menjaga ekonomi dan stabilitas daerah.


See All
; ;