Seleksi CASN 2024, BKPSDM Kapuas Hulu Harap Calon Pelamar yang Akan Mengikuti Tes untuk Mempersiapkan Dirinya dengan Benar

Ket. Foto: BKPSDM Kapuas Hulu Berharap Pelamar Seleksi CASN 2024 Mempersiapkan Dirinya dengan Benar
Ket. Foto: BKPSDM Kapuas Hulu Berharap Pelamar Seleksi CASN 2024 Mempersiapkan Dirinya dengan Benar Source: (Foto/ANTARA/Teofilusianto Timotius)

Kapuas Hulu, gemasulawesi – Kepala BKPDSM Kapuas Hulu, Adji Winursito, mengungkapkan harapannya agar calon pelamar yang ingin mengikuti seleksi CASN 2024 untuk benar-benar mempersiapkan diri.

Adji Winursito menyampaikan jika itu termasuk dengan seleksi administrasi ataupun tes secara online.

Dalam keterangannya hari ini, 9 Juni 2024, Kepala BKPSDM Kapuas Hulu juga mengingatkan para pelamar untuk tidak termakan iming-iming pihak tertentu yang menjamin kelulusan dalam seleksi CASN 2024 dengan mmeberikan imbalan atau membayar.

Baca Juga:
Berdasarkan Hasil Panen yang Lalu, Target Penanaman Bulan Juni di Sulawesi Tenggara Dikabarkan Mengalami Kenaikan Luar Biasa

“Hal ini dikarenakan seleksi CASN 2024 dilaksanakan secara online,” katanya.

Dia menekankan yang menentukan lulus tidaknya adalah individu itu sendiri.

Dalam kesempatan tersebut, Adji juga menegaskan mantan narapidana tidak dapat mengikuti seleksi CASN 2024 yang terbuka untuk umum.

Baca Juga:
Misteri Puluhan Kambing Mati yang Ditemukan di Sungai Jurang Jalur Gumitir Jember Banyuwangi Akhirnya Terungkap, Polisi Beberkan Penyebabnya

Dia mengakui pihaknya masih menunggu jadwal pembukaan seleksi CASN 2024 dari BKN.

“Kepada para pelamar untuk perlu mempersiapkan diri,” ujarnya.

Adji Winursito melanjutkan bahwa untuk tahun 2024 ini, formasi penerimaan CASN Kapuas Hulu tahun 2024 sebanyak 3.071 orang.

Baca Juga:
Nilainya Mencapai 56 Miliar Rupiah, Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah Pilkada Bawaslu Ditahan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah

“Jika mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2017 mengenai Manajemen PNS, maka mantan narapidana tidak dapat mengikuti lowongan CASN,” paparnya.

Disebutkan Adji, hal ini dikarenakan terdapat persyaratan khusus pada peraturan itu, yakni para pelamar harus membuktikan dengan SKKB (Surat Keterangan Kelakuan Baik) atau SKCK.

“Sehingga mantan narapidana tidak dapat mengikuti seleksi,” jelasnya.

Baca Juga:
Dikenal Sebagai Daerah Industri Pertambangan, Wakil Bupati Sebut Sektor Lain di Morowali Utara Juga Harus Dikembangkan agar Lebih Beragam

Dia menuturkan untuk sekaang ini, BKN bersama dengan BKPK juga sedang melakukan verifikasi faktual terhadap data non ASN yang telah masuk pendataan 2022 untuk penerimaan ASN pada jalur PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Sebelumnya, Panselnas pada akhir bulan Mei lalu telah menetapkan sebanyak 110.553 formasi untuk kebutuhan ASN di lingkungan Kementerian Agama, baik CPNS atau PPPK.

Plt Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, menyatakan pemerintah menetapkan total kebutuhan CASN tahun 2024 sekitar 2.302.504, yang diantaranya adalah 6.027 formasi sekolah kedinasan, 429.183 formasi instansi pusat dan 1.867.333 formasi pemda. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Liburan di Bali Berakhir Pahit, Turis Australia Digigit Monyet dan Harus Bayar Rp96 Juta untuk Suntikan Antirabies

Turis Australia digigit monyet saat sedang berlibur di Bali. Sialnya, ia harus membayar puluhan juta untuk suntikan antirabies.

Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pemkot Palu dan Aspeta Lakukan Kegiatan Penghijauan agar Lingkungan Semakin Asri

Pemerintah Kota Palu dan Aspeta dikabarkan melakukan kegiatan penghijauan agar lingkungan menjadi semakin asri.

Akui Bersyukur, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Ungkap Festival Teluk Tomini Masuk ke dalam Agenda Kharisma Event Nusantara

Pemkab Parigi Moutong menyampaikan Festival Teluk Tomini masuk ke dalam agenda Kharisma Event Nusantara Kemenparekraf.

Miliki Hak Mendapatkan Pelayanan yang Cepat dan Tepat, Pemprov Sulawesi Tengah Tegaskan Pemda Harus Memahami Masyarakat

Pemprov Sulawesi Tengah menekankan pemda harus memahami masyarakat karena memiliki hak mendapatkan pelayanan yang cepat.

Bangun Kota Rendah Emisi Karbon, Pemkot Palu Dikabarkan Terus Memperbanyak Ruang Terbuka Hijau

Pemerintah Kota Palu terus memperbanyak Ruang Terbuka Hijau atau RTH untuk membangun kota yang rendah emisi karbon.

Berita Terkini

wave

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.

Komisi II Desak Mendagri Hentikan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Ketua Komisi II DPR minta Mendagri hentikan pengurangan dana transfer demi menjaga ekonomi dan stabilitas daerah.


See All
; ;