Sebanyak 28 KK Warga Transmigran Asal Jabar Diterima Pemprov Sulbar untuk Ditempatkan di Pasangkayu dan Mamuju Tengah

Ket. Foto: Pemerintah Provinsi Sulbar Menerima 28 KK Warga Transmigran Asal Provinsi Jawa Barat untuk Ditempatkan di Mamuju Tengah dan Pasangkayu
Ket. Foto: Pemerintah Provinsi Sulbar Menerima 28 KK Warga Transmigran Asal Provinsi Jawa Barat untuk Ditempatkan di Mamuju Tengah dan Pasangkayu Source: (Foto/ANTARA Foto/HO Humas Pemprov Sulbar)

Mamuju, gemasulawesi – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menerima sebanyak 228 KK atau kepala keluarga warga transmigran asal Provinsi Jawa Barat untuk ditempatkan di Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamuju Tengah.

Darmawati Jusuf, yang merupakan Kepala Bidang Pembangunan, Pemukiman, dan Penempatan Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat, mengatakan di Mamuju bahwa dari 28 KK tersebut, sbeanyak 10 KK akan ditempatkan di UPT atau Unit Pemukiman Transmigrasi Tanjung Cina di Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu.

Darmawati Jusuf menambahkan sebanyak 18 KK lainnya ditempatkan di lokasi transmigrasi Saluandeang Desa Batau Parigi Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah.

Baca Juga:
Dalam Upaya Mendukung UMKM, Kanwil Kemenkumham Sulteng Hadirkan Layanan KI di Kegiatan Banggai Government Expo

“Transmigrasi adalah program berkelanjutan pemerintah dengan tujuan untuk pemerataan penduduk, peningkatan pembangunan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dia meminta kepada warga transmigran dapat menyesuaikan diri dengan lingkunga, baik sesama warga transmigran atau masyarakat di sekitar lokasi pemukiman transmigrasi.

Dikutip dari Antara, dia juga berharap program transmigrasi itu dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:
KPU Sigi Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pilkada 2024 193502 Pemilih dengan 471 TPS

“Sejak tahun 2018 hingga tahun 2024 ini, telah terbangun sebanyak 100 unit rumah transmigrasi di UPT Tanjung Cina di Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu,” jelasnya.

Dia menambahkan rumah transmigran itu telah dihuni sejak 100 KK dan telah menikmati faslitas yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Dia mengatakan pemukiman transmigrasi itu telah dilengkapi pembangkit tenaga listrik surya atau PLTS atau portable.

Baca Juga:
MUI Provinsi Gorontalo Menyelenggarakan Workshop Dakwah Khusus Kaum Disabilitas

“Selain itu, mempunyai lahan pekarangan dan lahan usaha, serta sarana dan jembatan permanen dan semi permanen,” pungkasnya.

Selain itu, disediakanjuga  jaminan hidup beras dan non beras, serta peralatan atau pembekalan lainnya kepada para transmigran.

Dia menyebutkan pemukiman transmigrasi juga dilengkapi dengan jalan poros dan jalan desa, dan mempunyai fasilitas umum, seperti puskesmas pembantu, sekolah dasar, balai desa, gudang, dan kantor unit desa, dan sarana produksi pertanian. (Antara)

...

Artikel Terkait

wave

Dalam Upaya Mendukung UMKM, Kanwil Kemenkumham Sulteng Hadirkan Layanan KI di Kegiatan Banggai Government Expo

Layanan kekayaan intelektual di kegiatan Banggai Government Expo 2024 dihadirkan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah.

KPU Sigi Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pilkada 2024 193502 Pemilih dengan 471 TPS

KPU Sigi menetapkan daftar pemilih tetap untuk Pilkada 2024 sebanyak 193.502 pemilih dengan jumlah TPS sebanyak 471 TPS.

MUI Provinsi Gorontalo Menyelenggarakan Workshop Dakwah Khusus Kaum Disabilitas

Workshop dakwah khusus kaum disabilitas diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Gorontalo di Kampus I IAIN Sultan Amai.

Kabupaten Bone Bolango Launching Integrasi Layanan Primer untuk 18 Puskesmas dan Jejaringnya

Kabupaten Bone Bolango melaunching ILP atau Intergasi Layanan Primer untuk 18 puskesmas dan jejaringnya yang dipusatkan di Pustu Desa Tunggu

Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Terus Berupaya Ditingkatkan Pemprov Sulawesi Selatan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dilaporkan terus berupaya meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;