Palu, gemasulawesi – 26 Barang Milik Negara atau BMN yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum atau Kementerian PUPR diserahkan kepada Pemerintah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Palu, Pjs Wali Kota Palu, Muchsin Pakaya, menyatakan pihaknya mengapresiasi pemerintah pusat yang telah membantu memulihkan Kota Palu pasca bencana gempa melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Muchsin Pakaya menerangkan sesuai dengan berita acara penyerahan, sekitar 26 BMN diserahkan oleh Kementerian PUPR kepada Pemerintahan Kota Palu berlangsung di Jakarta.
BMN yang dimaksud di antaranya adalah hasil pembangunan drainase primer, sumur artesis, kolam retensi infratruktur pemukiman, drainase lingkungan, dan lainnya.
BMN tersebut tersebar di sejumlah titik yang ada di Palu, yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah.
Titik-titik tersebut di antaranya berada di Jalan Sungai Malonda Kecamatan Palu Barat, kawasan Huntap Duyu Kecamatan Tatanga, Jalan Zebara IV, Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan, Jalan Veteran Kecamatan Mantokulore dan titik lainnya.
Baca Juga:
BPJAMSOSTEK dan Pemkot Palu Berkomitmen Memberikan Jamsostek untuk Pekerja Rentan
“Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah pusat, tentu sanagt membantu pemerintah daerah dalam melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pasca bencana,” ucapnya.
Menurut data dari Kementerian PUPR, nilai BMN diserahkan kepada Kementerian dan Lembaga atau K/L, pemerintah daerah serta perguruan tinggi sepanjang tahun 2024 adalah 19,26 triliun rupiah.
Rincian anggaran BMN dari pembangunan infrastruktur itu senilai 5,98 triliun rupiah diserahkan kepada kementerian dan lembaga lain, lalu BMN senilai 13,36 triliun rupiah diserahkan kepada pemerintah daerah, yayasan dan juga perguruan tinggi.
Mohammad Zainal Fatah, yang merupakan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, menyampaikan selama tahun ini, pihaknya telah melakukan serah terima BMN senilai 374,65 triliun rupiah.
Dia mengatakan penyerahan barang milik negara telah pihaknya selesaikan proses administrasinya dengan Kementerian Keuangan. (*/Mey)
