Parigi Moutong, gemasulawesi – KPU Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, menyesalkan kericuhan terjadi di debat publik ketiga yang berlangsung di Parigi Moutong.
Ketua KPU Parigi Moutong, Ariyana, saat ditemui di Parigi Moutong mengatakan mestinya situasi tersebut tidak terjadi ketika debat publik sedang berlangsung.
Kericuhan terjadi antara calon nomor urut 3 Nizar Rahmatu dengan pendukung pasangan calon atau paslon nomor urut 1 pada sesi keempat debat publik yang disiarkan oleh TV nasional.
Baca Juga:
Bocah SD di Pamekasan Viral, Nekat Bawa Mobil Pikap Antar Teman Pulang Sekolah
Saat itu, Nizar sedang menyampaikan gagasannya dalam forum debat, Dari arah kursi tim sukses, salah seorang pendukung pasangan calon melakukan provokasi hingga hampir terjadi aksi baku pukul.
Dia menerangkan dalam debat kandidat, KPU telah mengatur berbagai instrumen termasuk di dalamnya tata tertib yang dibahas dan juga disepakati bersama oleh masing-masing paslon.
“Rapat koordinasi bersama dengan paslon sebelumnya debat, salah satunya membahas keamanan pelaksanaan debat,” katanya.
Dia menambahkan insiden tersebut berdampak terhadap proses demokrasi di daerah ini.
Kericuhan itu tidak berlangsung lama. Aparat kepolisian langsung sigap melakukan pengamanan dan juga seorang pendukung paslon nomor urut 1 terpaksa dikeluarkan dari venue debat sebab dianggap melanggar tata tertib.
Dia mengungkapkan pihaknya berharap situasi seperti ini tidak terulang lagi di sisa waktu tahapan kampanye.
Pada Pilkada Parigi Moutong tahun 2024 diikuti oleh 5 pasangan calon, yaitu paslon nomor urut 1 Badrun Nggai dan Muslih atau Bagus, nomor urut 2 Moh Nur Dg Rahmatu dan Arman atau Membara, nomor urut 3 M. Nizar Rahmatu dan Ardi atau Bersinar, nomor urut 4 Erwin Burase dan Abdul Sahid atau Cerdas, serta nomor urut 5 Amrullah dan Ibrahim Wafid.
Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah Indonesia 2024 diadakan secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir.
Sistem Pilkada secara serentak di tahun 2024 adalah yang kelima kalinya diadakan di Indonesia dan adalah yang pertama kalinya melibatkan seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, terkecuali DI Yogyakarta.
Pelaksanaan pemungutan suara atau voting day diadakan di tanggal 27 November 2024. (*/Mey)
