Bandung, gemasulawesi - Kasus peredaran pupuk subsidi ilegal di wilayah Bandung Barat akhirnya terungkap.
Polres Cimahi berhasil mengamankan tiga tersangka berinisial AG, J, dan A yang diduga menjalankan praktik penjualan pupuk subsidi tanpa izin resmi.
Pengungkapan ini dilakukan menyusul laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas ilegal di wilayah Gununghalu dan Cipongkor.
Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkapkan bahwa ketiga tersangka terlibat dalam penjualan pupuk subsidi tanpa hak. Mereka juga menjualnya di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Baca Juga:
Polda Metro Jaya Tangkap Bandar Judi Online Baru Jaringan Komdigi, Total Jadi 18 Tersangka
"Kami mengamankan tiga orang yang menjual pupuk subsidi tanpa hak dan di atas HET untuk mencari keuntungan lebih besar," ujarnya, dikutip pada Jumat, 15 November 2024.
Dalam penggerebekan tersebut, polisi menyita lebih dari enam ton pupuk subsidi sebagai barang bukti.
Barang bukti tersebut terdiri dari 1,4 ton pupuk jenis NPK dan 4,7 ton pupuk UREA. Selain pupuk, petugas juga menyita timbangan dan plastik yang digunakan oleh para pelaku untuk operasional penjualan ilegal.
Penyelidikan awal mengungkapkan bahwa pupuk-pupuk ini berasal dari luar Kabupaten Bandung Barat.
Namun, sumber pasti distribusi pupuk subsidi tersebut masih dalam proses pendalaman oleh penyidik.
“Kami masih mendalami dari mana asal pupuk ini, dan siapa saja yang terlibat dalam jaringan ini,” tambah Kapolres.
Para tersangka kini dijerat dengan Pasal 110 Juncto Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Mereka juga melanggar Pasal 23 ayat (3) Permendag Nomor 04 Tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
Jika terbukti bersalah, para tersangka menghadapi ancaman hukuman hingga lima tahun penjara.
Kapolres Cimahi berharap penangkapan ini menjadi peringatan keras bagi pihak lain yang mencoba memanfaatkan distribusi pupuk subsidi secara ilegal.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan kebutuhan mendasar petani yang bergantung pada pupuk bersubsidi untuk meningkatkan produktivitas mereka.
Dengan pengungkapan kasus ini, diharapkan distribusi pupuk subsidi ke depannya dapat diawasi lebih ketat agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. (*/Shofia)
