Gemasulawesi- Wabup Parimo, H Badrun Nggai meminta seluruh kepala OPD untuk tidak mengabaikan undangan Banggar DPRD terkait pembahasan anggaran.
“Saya sudah dengar informasi soal kepala OPD tidak hadir diundang DPRD. Saya sudah meminta mereka untuk hadir,” ungkap Badrun saat menyampaikan KUA PPAS rancangan APBD perubahan tahun 2021, Rabu 1 September 2021.
Dia mengatakan, penting kerjasama antar eksektif dan legislatif dalam pelaksanaan pembahasan anggaran bersama Banggar DPRD, baik APBD Perubahan maupun APBD murni 2022.
Baca juga: Belanja Modal Tidak Tercantum Dalam Proyeksi APBD Parigi Moutong 2022
Undangan Banggar DPRD kepada OPD, dilakukan untuk meminta klarifikasi, penyesuaian anggaran terkait pengelolaan keuangan daerah.
Sehingga, dengan kehadiran kepala OPD itu, dapat semakin mempercepat mempercepat proses pembahasan dan pengesahan anggaran.
“Saya minta kerjasamanya, biar proses pembahasan kita tepat waktu,” ujarnya.
Wabup lapor KUA PPAS APBD Perubahan 2021
Pada kesempatan itu, Wabup Parimo juga melaporkan KUA PPAS rancangan APBD perubahan 2021, diantaranya total perubahan pendapatan daerah tahun anggaran 2021 diperkirakan Rp1,468 triliun lebih, mengalami penurunan 2,89 persen atau sebesar Rp42,4 miliar lebih, dari pendapatan awal tahun 2021 sebesar Rp1,511 triliun lebih.
Baca juga: Parimo Proyeksikan 30 Miliar Anggaran Vaksin Covid 19
Kemudian kata dia, penerimaan pembiayaan anggaran diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp72,5 miliar lebih. Sehingga menjadi Rp89,7 miliar lebih penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari Silpa tahun anggaran sebelumnya.
“Untuk pengeluaran pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,4 miliar, untuk pembiayaan cicilan pokok utang jatuh tempo kepada pemerintah. Sehingga total pembiayaan neto sebesar Rp88,3 miliar lebih,” ucapnya.
Selanjutnya, untuk proyeksi perubahan belanja daerah pada APBD tahun 2021 mengalami kenaikan 3 persen atau sebesarRp46,6 miliar lebih, dari APBD awal tahun 2021. Sebelumnya, Rp1,527 triliun lebih menjadi Rp1,557 triliun lebih.
Namun sebelumnya, sesuai pemaparan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di DPRD, Belanja modal belum tercantum dalam proyeksi APBD Parimo tahun 2022.
“Belanja modal belum teranggarkan, karena terserap belanja pegawai,” ungkap Yusril Usman, Kepala BPKAD Parimo, Senin 30 Agustus 2021.
Dalam pemaparannya, disebutkan proyeksi APBD tahun 2022 senilai Rp1,1 triliun. Terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
“Biasanya kita melihat belanja dalam bentuk tidak langsung dan langsung. Tapi sudah menggunakan Permendari 77 itu, tampilannya sudah berubah menjadi seperti itu,” jelasnya.
Dia merinci, untuk belanja operasi, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah dan belanja bantuan sosial, dianggarkan senilai Rp8,17 miliar lebih.
Namun, belanja modal tidak disebutkan berapa target penganggarannya, alasannya dana di tahun 2022 terserap di belanja pegawai, khususnya pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).
Baca juga: DPRD Parigi Moutong Ingatkan Realisasi Belanja dan PAD 2021
Laporan: Novita Ramadhani
