APRI Parimo Benarkan Kepsek Ibrahim Kulas Konsultasi Soal Tambang Emas

<p>Foto: Ketua APRI, Sumitro.</p>
Foto: Ketua APRI, Sumitro.

Gemasulawesi– Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia atau APRI Parimo, Sulteng, membenarkan Kepsek SDN Baliara Ibrahim Kulas konsultasi soal tambang emas.

“Pak Ibrahim itu kepala sekolah? Saya pikir hanya guru biasa. Ia koordinasi soal izin tambang dari ilegal menjadi legal,” ungkap Ketua APRI Parimo, Sumitro saat dihubungi, Selasa 1 Agustus 2021.

Ia tidak tahu pasti sejauh mana keterlibatannya di tambang emas ilegal Desa Kayuboko. Akibatkan Kepsek Ibrahim Kulas abaikan tugasnya di sekolah.

Baca juga: Diduga Oknum Kepsek Main Tambang Ilegal di Parigi Moutong

Dia menjelaskan, APRI saat ini sedang mengurus beberapa hektar lahan milik kelompok tambang emas ilegal di Desa Kayuboko untuk menjadi wilayah tambang rakyat.

Sebelum proses pengurusan izin dilakukan, lahan itu diusulkan pihaknya ke pemerintah daerah. Sehingga, ditetapkan dalam RTRW sebagai wilayah tambang rakyat.

“Kemungkinan proses pengurusan izin ini ingin ditempuhnya, makanya dia sering koordinasi ke kami,” jelasnya.

Kemudian, dia juga membantah, jika ada dugaan APRI disebut-sebut memberikan perlindungan kepada sang Kepsek terkait aktifitas tambang emas ilegal dilakukannya di Desa Kayuboko.

“Kalau itu tidak benar. Tidak ada perlindungan kami atas dugaan dia terlibat pada aktifitas tambang disana,” tandasnya. 

Sumitro mengaku, sangat menyayangkan jika tugas dan tanggungjawab sang Kepsek diabaikan, untuk kegiatan tambang.

“Sebaiknya jangan, tanggungjawab harus tetap diutamakan,” ucapnya.

Baca juga: Wakil Rakyat Dorong BKPSDM Sikapi Kepsek Diduga Main Tambang Ilegal

Disdikbud minta klarifikasi Ibrahim Kulas

Diketahui, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahkan telah mengundang Kepsek Ibrahim Kulas untuk dimintai klarifikasinya atas dugaan mengabaikan tugas.

Dihadapan Kepala Disdikbud Aminuddin, dia mengakui tidak aktif di sekolah selama kurang lebih 12 hari lamanya karena sedang menjalani Isolasi Mandiri.

Bahkan, Ibrahim Kulas membantah terlibat dalam aktifitas PETI itu. Ia beralibi datang ke lokasi tambang hanya sebatas melihat aktifitas masyarakat disana.  

Selain itu, dugaan Kepsek abai terhadap tugasnya mendapatkan tanggapan dari Ketua Komisi IV.

Menurutnya, jika bersangkutan dinyatakan bersalah harus berikan sanksi, baik teguran atau bentuk sanksi lainnya.

Itu untuk memberikan efek jera serta memberikan gambaran kepada Aparat Negeri Sipil (ASN) lainnya.

Apalagi lanjut dia, Kepsek SDN Baliara melakukan aktifitas pertambangan emas, di lokasi belum memiliki kejelasan terkait status izinnya. (***)

Baca juga: Diduga Main Tambang Ilegal, Disdikbud Parimo Panggil Kepsek Ibrahim Kulas

...

Artikel Terkait

wave

Kebebasan Pers Sulawesi Tengah Masuk 5 Besar di Indonesia

Kebebasan Pers Sulawesi Tengah 2021 masuk lima besar di Indonesia dengan angka mencapai 81,78 persen. Berdasarkan hasil survei Sucopindo.

Sulteng Potensi Hujan 20 Hari Kedepan, BMKG Bagi Zona Cuaca Buruk

BMKG bagi zona cuaca buruk respon potensi Provinsi Sulteng hujan selama 20 hari kedepan, berstatus awas, waspada dan siaga.

Beredar di Grup Whatsapp Kadis PUTR Sulsel Mengundurkan Diri

Kadis PUTR Sulawesi Selatan, Rudy Djamaluddin dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya, namun tidak dijelaskan alasannya.

Diduga Main Tambang Ilegal, Disdikbud Parimo Panggil Kepsek Ibrahim Kulas

Disdikbud Parimo panggil oknum Kepsek diduga main tambang ilegal Ibrahim Kulas untuk diminta klarifikasi terkait sejumlah pemberitaan media.

Presiden Setujui Usulan Gubernur Soal Kenaikan Fiskal Sulawesi Tengah

Presiden Joko Widodo menyetujui usulan kenaikan fiskal dari Gubernur Sulteng, H Rusdy Mastura saat melakukan dialog langsung di Istana Negara

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;