Diduga Main Tambang Ilegal, Disdikbud Parimo Panggil Kepsek Ibrahim Kulas

<p>Foto: Disdikbud Parimo.</p>
Foto: Disdikbud Parimo.

Gemasulawesi– Disdikbud Parimo, Sulteng, panggil Kepsek SDN Baliara, Ibrahim Kulas untuk diminta klarifikasi terkait sejumlah pemberitaan terkait dugaan main tambang sehingga mengabaikan tugasnya.

“Kami sudah undang Kepseknya, Ibrahim datang sendiri menemui saya untuk mengklarifikasi pemberitaan itu,” ungkap Kadis Aminuddin, usai Disdikbud Parimo panggil Kepsek Ibrahim Kulas, Senin 30 Agustus 2021.

Kepsek mengakui tidak berada di sekolah selama sekitar dua minggu lamanya, karena sedang menjalani isolasi mandiri.

Baca juga: Diduga Oknum Kepsek Main Tambang Ilegal di Parigi Moutong

Namun, jelang pelaksanaan sosialisasi Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), ia telah kembali menjalankan tugas seperti sebelumnya.

Kemudian, Kepsek juga beralasan tidak aktif di sekolah karena, mencari operator untuk membantunya dalam membuat laporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan data Dapodik SDN Baliara.

“Karena dia tidak punya operator, dia sering keluar kantor untuk mencari bantuan mengurus itu. Kadang dia kerja di sekolah dan kadang juga di luar,” kata Aminuddin.

Baca juga: Wakil Rakyat Dorong BKPSDM Sikapi Kepsek Diduga Main Tambang

Keterangan plin plan Ibrahim Kulas

Terkait keterlibatannya di Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Kayuboko kata Kadis, dibantahnya.

Baca juga: Tambang Ilegal Buranga Longsor, Diduga Puluhan Orang Tertimbun

Sebab yang bersangkutan mengaku, datang ke lokasi tambang hanya sebatas melihat aktifitas masyakat disana.

“Dia bilang hanya jalan-jalan mau lihat emas itu. Saya juga kalau dekat disitu, saya lihat-lihat kesitu. Tapi kalau untuk terjun langsung, menurut beliau tidak ada,” ungkapnya.

Baca juga: Tragedi Buranga, Ketua DPRD Usul Penertiban Tambang Ilegal

Baca juga: Gubernur Sulawesi Tengah Tegur Aktivitas Tambang Ilegal Parigi Moutong

Namun sayangnya, Kadis mengaku tidak sempat menanyakan soal keterlibatannya dalam menyediakan mesin untuk aktifitas PETI di Kayuboko.

Padahal sebelumnya, Ibrahim Kulas saat dikonfirmasi mengaku, hanya menyediakan mesin ketika ada seseorang membutuhkan. Tetapi ia tidak menyebutkan secara detail mesin apa yang dimaksudnya.

Baca juga: Kerap Banjir, Warga Keluhkan Aktivitas Tambang Ilegal Kayuboko

Baca juga: DPRD Rekomendasi Tutup Tambang Ilegal di Parigi Moutong

Laporan: Tim gemasulawesi

...

Artikel Terkait

wave

Presiden Setujui Usulan Gubernur Soal Kenaikan Fiskal Sulawesi Tengah

Presiden Joko Widodo menyetujui usulan kenaikan fiskal dari Gubernur Sulteng, H Rusdy Mastura saat melakukan dialog langsung di Istana Negara

Wakil Rakyat Dorong BKPSDM Sikapi Kepsek Diduga Main Tambang Ilegal

Wakil rakyat dorong Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia BKPSDM sikapi Kepsek diduga main tambang, mengabaikan tugasnya.

Irjen Polisi Rudy Sufahriadi Dilantik Jadi Kapolda Sulawesi Tengah

Kapolri memimpin serah terima jabatan Kapolda Sulteng dari Irjen Polisi Abdul Rakhman Baso kepada Irjen Polisi Rudy Sufahriadi.

Belanja Modal Tidak Tercantum Dalam Proyeksi APBD Parigi Moutong 2022

Belanja modal belum tercantum dalam proyeksi APBD Parimo tahun 2022, sesuai pemaparan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di DPRD.

DPRD Sarankan Parigi Moutong Laksanakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

DPRD Parimo, Sulteng, menyarankan Pemda mulai menyusun kebijakan pelaksanan pembelajaran tatap muka terbatas, sesuai instruksi Kemendikbud.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;