Gemasulawesi– DPRD Parimo, Sulteng, menyarankan Pemda mulai menyusun kebijakan pelaksanan pembelajaran tatap muka terbatas.
“Saya rasa nggak masalah pembelajaran tatap muka, karena sesuai dengan instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Namun, protokol kesehatan harus ketat,” ungkap Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto Tongani, melalui pesan singkatnya, Minggu 29 Agustus 2021.
Menurut dia, jika mengacu pada capain pelaksanaan vaksinasi di satuan pendidikan, diantaranya tenaga guru dan peserta didik, presentasenya memang masih sangat rendah. Sebab, keterbatasan stok vaksin dari Pemprov Sulteng.
Baca juga: Satgas Evaluasi Ujian Sekolah Tatap Muka di Parigi Moutong
Namun kata dia, kekhawatiran daerah akan penyebaran covid19 di lingkungan satuan pendidikan dapat dilakukan dengan pemetaan. misalnya, melakukan tracking terlebih dahulu disetiap kecamatan.
Hasil tracking itu kata dia, akan mengetahui desa atau kelurahan mana saja memiliki penyebaran virus corona. Sehingga, menentukan dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas atau tidak.
“Desa atau kelurahan tinggi penyebarannya, tidak usah dulu diberlakukan tatap muka,” ucapnya.
Sementara teknis pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas kata dia, dapat diatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Contohnya, pelaksanaan sistem tatap muka bisa juga dengan cara berjadwal, sesuai dengan jumlah kelas.
“Teknisnya nanti tergantung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seperti apa, agar pelaksanaan PTM taat protokol kesehatan,” ujarnya.
Menurutnya, pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di Parimo di masa pandemi saat ini, bukan hanya menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saja.
Baca juga: Parigi Moutong Batalkan Tatap Muka di Sekolah
Pembelajaran jarak jauh tidak efektif dilakukan dalam jangka waktu lama
Namun juga harus didukung OPD lainnya. Seperti Dinas Kesehatan, pemerintah kecamatan, kelurahan/desa dan Satgas Penanganan Covid19 itu sendiri.
Dia berpendapat, pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PPJ) tidak efektif, apalagi dilakukan dalam jangka waktu lama. Kualitas peserta didik akan jauh berbeda dengan sistem pembelajaran langsung atau tatap muka.
“Daya serap peserta didik terhadap pelajaran sangat rendah jika hanya menjalani pelajaran dalam jaringan (daring),” sebutnya.
Diketahui, Berdasarkan aturan PPKM terbaru, pembelajaran tatap muka dapat dilakukan pada satuan pendidikan di wilayah PPKM level 1-3.
Sementara itu, satuan pendidikan di wilayah PPKM level 4 tetap melaksanakan PJJ.
Baca juga: Sekolah Tatap Muka di Kota Palu Mulai Pekan Depan
Laporan: Novita Ramadhani
