Wakil Rakyat Dorong BKPSDM Sikapi Kepsek Diduga Main Tambang Ilegal

<p>Foto: Ketua Komisi IV DPRD Parimo, Feri Budi Utomo.</p>
Foto: Ketua Komisi IV DPRD Parimo, Feri Budi Utomo.

Gemasulawesi– Wakil rakyat dorong Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM sikapi Kepsek diduga main tambang sehingga mengabaikan tugasnya di sekolah.

“BKPSDM harus menindaklanjuti persoalan ini, mengkonfirmasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud),” ujar Ketua Komisi IV DPRD Parimo, Feri Budi Utomo saat dihubungi, Senin 30 Agustus 2021.

Dari hasil BKPSDM sikapi Kepsek diduga main tambang kata dia, jika yang bersangkutan dinyatakan bersalah harus berikan sanksi, baik teguran atau bentuk sanksi lainnya.

Baca juga: Diduga Oknum Kepsek Main Tambang Ilegal di Parigi Moutong

Sanksi sebagai langka memberikan efek jera serta memberikan gambaran kepada Aparat Negeri Sipil (ASN) lainnya.

Apalagi lanjut dia, Kepsek SDN Baliara melakukan aktifitas pertambangan emas, di lokasi belum memiliki kejelasan terkait status izinnya.

“Perlu dicari tahu, kebenaran Kepsek abaikan tugasnya,” ujarnya.

Baca juga: Disdikbud Parimo Ancam Ganti Kepsek Lambat Lapor Dana Bos

Oknum Kepsek Ibrahim Kulas bantah abaikan tugas

Sebelumnya, Kepsek SDN Baliara, diduga abaikan tanggungjawabnya. Berdasarkan informasi, sang Kepsek disebut-sebut lebih aktif terlibat dalam aktifitas Pertambang Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat.

“Kalau tambang itu, sore,” ungkap Ibrahim Kulas, saat dikonfirmasi terkait aktifitasnya di PETI Desa Kayuboko.

Namun, dia membantah mengabaikan aktifitasnya di tambang emas mengabaikan tanggunjawabnya sebagai Kepsek di SDN Baliara.

Baca juga:Kerap Banjir, Warga Keluhkan Aktivitas Tambang Ilegal Kayuboko 

Dia mengklaim, sejauh ini koordinasinya dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat masih berjalan.

Hasil koordinasi itu dibuktikannya, dengan terlaksananya sosialisasi Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) 2021 disekolahnya, diawal pekan ini.

Baca juga: Diduga Main Tambang, Disdikbud Parimo Panggil Kepsek Ibrahim Kulas

“Itu tidak benar. Dari kepala bidang (Disdikbud) juga meminta dilaksanakan sosialisasi,” jelasnya.

Dia menyebut, keterlibatannya di tambang emas bukan sebagai pekerja tambang. Namun, hanya menyediakan mesin ketika ada seseorang membutuhkan, tetapi ia tidak menyebutkan secara detail mesin apa yang dimaksudnya.

Terkait soal ilegalnya tambang emas di Kayuboko kata dia, pihaknya telah berkoordinasi dengan APRI soal itu. Sehingga, pihaknya hanya bermaksud membantu warga di Desa Kayuboko.

Baca juga: Pemerintah Diminta Kawal Perusahaan Pertambangan Emas di Parigi Moutong

Laporan: Tim gemasulawesi

...

Artikel Terkait

wave

Irjen Polisi Rudy Sufahriadi Dilantik Jadi Kapolda Sulawesi Tengah

Kapolri memimpin serah terima jabatan Kapolda Sulteng dari Irjen Polisi Abdul Rakhman Baso kepada Irjen Polisi Rudy Sufahriadi.

Belanja Modal Tidak Tercantum Dalam Proyeksi APBD Parigi Moutong 2022

Belanja modal belum tercantum dalam proyeksi APBD Parimo tahun 2022, sesuai pemaparan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di DPRD.

DPRD Sarankan Parigi Moutong Laksanakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

DPRD Parimo, Sulteng, menyarankan Pemda mulai menyusun kebijakan pelaksanan pembelajaran tatap muka terbatas, sesuai instruksi Kemendikbud.

Parigi Moutong Siap Tampil Prima di Seleksi Tilawatil Quran dan Hadits

Kontingan LPTQ Parimo, Sulteng, siap tampil prima untuk meraih kemenangan, dalam ajang Seleksi Tilawatil Quran dan Hadits di Banggai Laut.

Pembangunan Rumdis Kantor Imigrasi Kelas I Palu Mulai Dilaksanakan

Pelaksanaan pembangunan gedung dan Rumdis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Palu, Sulawesi Tengah, dimulai ditandai peletakan batu pertama.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;