Nasional, gemasulawesi - Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmennya untuk mengejar para penunggak pajak kendaraan di wilayah Jakarta.
Ia menolak memberikan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor seperti yang pernah dilakukan di masa lalu.
Menurut Pramono, langkah ini diambil agar keadilan fiskal dapat ditegakkan, terutama mengingat profil para penunggak pajak kendaraan kebanyakan adalah pemilik kendaraan kedua atau ketiga, yang dinilai tidak layak untuk menerima keringanan pajak dari pemerintah.
Pramono menjelaskan bahwa pemilik kendaraan yang menunggak pajak sudah seharusnya bertanggung jawab memenuhi kewajibannya, apalagi mereka telah menikmati berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah.
Dalam pernyataannya, Pramono menekankan bahwa pihaknya akan lebih memilih mengejar mereka yang menunggak, dibandingkan memberikan pengampunan pajak.
"Bagi yang punya mobil tidak mau bayar pajak saya tidak akan putihkan saya akan kejar dia," jelas Gubernur Pramono Anung pada Minggu 27 April 2025 di Jakarta, ketika menghadiri acara Halal Bihalal PWNU DKI Jakarta.
Selain itu, Pramono mengungkapkan bahwa tugas utama pemerintah daerah adalah membantu masyarakat tidak mampu, bukan justru memfasilitasi keringanan bagi golongan mampu yang memiliki lebih dari satu kendaraan.
Ia mencontohkan bahwa program-program seperti pemutihan ijazah bagi masyarakat kurang mampu jauh lebih relevan ketimbang pemutihan pajak kendaraan bermotor, yang menurutnya hanya akan menguntungkan kelompok berpenghasilan tinggi.
Dalam kesempatan yang sama, Pramono juga menyoroti kesenjangan ekonomi yang masih besar di Jakarta.
Pramono Anung mengingatkan bahwa Pemprov DKI Jakarta harus selalu berpihak kepada masyarakat miskin, mengingat jarak antara yang kaya dan yang miskin di kota ini sangat mencolok.
Oleh sebab itu, kebijakan fiskal dan program sosial pemerintah daerah ke depan akan terus difokuskan untuk membantu warga yang benar-benar membutuhkan, bukan untuk mendukung perilaku tidak bertanggung jawab dari mereka yang sebenarnya mampu tetapi lalai dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
Gubernur Pramono berharap dengan penegakan pajak kendaraan ini, keadilan sosial di Jakarta bisa semakin baik dan masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan kota. (*/Risco)
