Jawa Barat, gemasulawesi - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi baru-baru ini memberikan tanggapan atas ultimatum yang disampaikan oleh organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) terkait isu dugaan premanisme di wilayah Jawa Barat.
Ultimatum ini muncul setelah kuasa hukum GRIB, Razman Arif Nasution, dalam sebuah video menyatakan keberatan terhadap pernyataan yang dianggap menyinggung keberadaan ormas tertentu yang diduga terlibat dalam aksi premanisme.
Isu ini pun menjadi perhatian luas, mengingat Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang tengah berupaya meningkatkan iklim investasi dan menjaga stabilitas sosial.
Menanggapi ultimatum tersebut, Dedi Mulyadi dengan tegas menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Jawa Barat berkomitmen penuh menjaga iklim investasi dari segala bentuk gangguan, termasuk aksi premanisme.
Baca Juga:
KPU Sulawesi Selatan Segera Kembalikan Dana Hibah dari Sisa Anggaran Pilkada 2024
Menurut Dedi, langkah pemberantasan premanisme merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayahnya dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman.
"Oh itu biasa lah, kita pemerintah menjalankan tugas menjaga investasi berjalan dengan baik, rakyat bisa kerja, rakyat sejahtera," jelas Dedi pada Senin 28 April 2025.
Dedi menilai bahwa ultimatum seperti itu merupakan hal yang lumrah dan tidak akan mengganggu fokus pemerintah dalam menjalankan program-program prioritas.
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dirinya tidak akan terpengaruh oleh ancaman dari pihak manapun.
Ia menekankan bahwa sebagai pemimpin daerah, ia hanya akan mendengarkan kritik yang membangun dan bermanfaat bagi kemajuan Jawa Barat.
"Saya tidak akan pernah mendengarkan ancaman dari siapapun kalau ganggu kinerja saya, saya akan mendengar kritik dari siapapun yang bermanfaat bagi Jawa Barat," sambung Dedi.
Sikap tegas ini sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah daerah akan tetap fokus pada agenda pembangunan dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas.
Di tengah dinamika politik dan sosial yang terus bergerak, komitmen pemerintah untuk menindak tegas aksi-aksi yang mengganggu ketertiban umum seperti premanisme menjadi krusial.
Stabilitas keamanan dan ketertiban menjadi fondasi utama untuk menjaga kepercayaan para investor yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Oleh karena itu, langkah yang diambil oleh Dedi Mulyadi dan pemerintah daerah Jawa Barat saat ini dinilai strategis untuk memperkuat fondasi pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (*/Risco)
