KPU Sulawesi Selatan Segera Kembalikan Dana Hibah dari Sisa Anggaran Pilkada 2024

Ket. Foto: KPU Sulsel Segera Mengembalikan Dana Hibah dari Sisa Anggaran Pilkada Serentak 2024
Ket. Foto: KPU Sulsel Segera Mengembalikan Dana Hibah dari Sisa Anggaran Pilkada Serentak 2024 Source: (Foto/ ANTARA/Darwin Fatir.)

Makassar, gemasulawesi – KPU Provinsi Sulawesi Selatan segera mengembalikan dana hibah sekitar 140 miliar rupiah atau 150 miliar rupiah dari sisa anggaran pelaksanaan Pilkada 2024 untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 27 November 2024.

Ketua KPU Sulawesi Selatan, Hasbullah, mengatakan sisa dana hibah yang akan dikembalikan itu masih pihaknya hitung kembali.

“Jika tidak salah di kisaran 140 atau 150 miliar rupiah,” ujarnya kepada wartawan setelah rapat koordinasi dan evaluasi Pilkada tahun 2024 di Makassar.

Baca Juga:
Viral Warga di Tabanan Bali Keluhkan Asap Pembakaran dari TPA Mandung, Sebut Jadi Polusi Bertahun-tahun

Pihaknya akan melaporkan berapa jumlah penggunaan selama tahapan hingga penetapan kepala daerah.

Dia menyatakan nanti pastinya pihaknya memisahkan laporan di tanggal 6 Mei karena pihak pelaporan anggaran masih merampungkan semua laporan.

“Jadi, kami akan umumkan nanti,” ungkapnya.

Dikutip dari Antara, sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama KPU Sulawesi Selatan, Bawaslu Sulawesi Selatan telah menyepakati Nota Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD untuk Pilgub Sulawesi Selatan 2024.

Baca Juga:
Heboh Kandang Kambing di Malang Jawa Timur Terbakar Malam Hari, Pemilik Ditaksir Merugi Hingga Rp 50 Juta

KPU Sulawesi Selatan menerima total 387 miliar rupiah lebih dengan 2 kali termin sedangkan Bawaslu menerima 173 miliar rupiah lebih juga dengan 2 termin.

Sementara untuk pengamanan TNI Polri mendapatkan 119 miliar rupiah lebih. Data Kesbangpol Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, rincian anggaran pengamanan dialokasikan ke Polri melalui Polda Sulawesi Selatan 100 miliar rupiah lebih dan TNI lewat Kodam XIV Hasanuddin sebesar 19,1 miliar rupiah lebih.

Menanggapi permintaan Forkopimda termasuk BNN yang masih berharap mendapatkan tambahan anggaran pengamanan Pilkada mengingat masih ada yang tersisa, dia menyebutkan semua penganggaran telah disepakati sejak awal jadi tidak ada tambahan.

Dia mengatakan tergantung pemberi hibah (Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan) karena anggaran yang pihaknya belanjakan itu sesuai dengan rancangan belanja yang telah diterima sebelumnya dari pemerintah daerah.

Baca Juga:
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Sebut Wisuda TK-SMA Hanya Indonesia, Umar Hasibuan: Kalo Ngomong Riset Dulu

“Jika ada pengeluaran dari rencana anggaran yang kita usulkan sebelumnya, maka perlu revisi” ucapnya. (Antara)

...

Artikel Terkait

wave

DPRD Parigi Moutong Mediasi Koflik Warga dan Kades Sigenti, BPD Siapkan Opsi Pemecatan atau Pemeriksaan

Komisi I DPRD Parigi Moutong mediasi konflik warga & Kades Sigenti usai munculnya mosi tidak percaya.

Bappelitbangda Parigi Moutong Perkuat Kelembagaan Tekan Stunting, Fokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan

Pemkab Parigi Moutong lewat Bappelitbangda gelar Rakor percepatan penurunan stunting, Senin 28 April 2025.

Viral Warga di Tabanan Bali Keluhkan Asap Pembakaran dari TPA Mandung, Sebut Jadi Polusi Bertahun-tahun

Warga desa Kukuh di Tabanan Bali mengeluhkan adanya polusi asap dari pembakaran yang dilakukan di TPA Mandung, begini kesaksiannya

Heboh Kandang Kambing di Malang Jawa Timur Terbakar Malam Hari, Pemilik Ditaksir Merugi Hingga Rp 50 Juta

Sebuah kandang kambing di Kabupaten Malang Jawa Timur mengalami kebakaran pada Minggu malam 27 April 2025 saat tanpa pengawasan

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Sebut Wisuda TK-SMA Hanya Indonesia, Umar Hasibuan: Kalo Ngomong Riset Dulu

Pegiat medsos, Umar Hasibuan mengomentari pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang tak setuju dengan adanya wisuda untuk TK-SMA

Berita Terkini

wave

Tragedi Cakung: Suami Bakar Istri hingga Tewas, Diduga Konsumsi Narkoba saat Ditangkap

Seorang pria di Cakung membakar istrinya hingga tewas karena masalah sepele, diduga dalam pengaruh narkoba.

Menhut Perketat Pengawasan Izin Kawasan Hutan Demi Seimbangkan Ekonomi dan Kelestarian Alam

Menhut Raja Antoni tegaskan pengawasan ketat izin hutan agar pembangunan tetap selaras dengan pelestarian lingkungan.

Kemenkeu Buka Blokir Anggaran Rp168,5 Triliun untuk Dukung Program Prioritas dan Operasional K/L

Kementerian Keuangan buka blokir anggaran untuk program prioritas, operasional K/L, dan percepatan penyerapan belanja negara.

Kebijakan Penempatan Dana Rp200 Triliun Mulai Berdampak, Purbaya: Likuiditas Meningkat, Ekonomi Bergerak

Menkeu Purbaya yakin penempatan dana di lima bank berhasil dorong likuiditas, turunkan bunga, dan gerakkan ekonomi.

Bahlil Tekankan Loyalitas Kader Golkar: Kawal Program Presiden, Jangan Jauh dari Rakyat

Ketum Golkar Bahlil minta kader dukung program Presiden, susun anggaran pro rakyat, dan hadir di tengah masyarakat.


See All
; ;