Pemkab Parigi Moutong Targetkan UHC Fokus Tingkatkan Cakupan JKN Aktif dan Akses Layanan Kesehatan Gratis

Pemkab Parigi Moutong Targetkan UHC Fokus Tingkatkan Cakupan JKN Aktif dan Akses Layanan Kesehatan Gratis
Pemkab Parigi Moutong Targetkan UHC Fokus Tingkatkan Cakupan JKN Aktif dan Akses Layanan Kesehatan Gratis Source: Gemasulawesi.com

Parigi Moutong, gemasulawesi - Tiga kabupaten di Sulawesi Tengah, yakni Kabupaten Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala menyatakan komitmennya untuk mendukung pencapaian target Universal Health Coverage (UHC) demi menyukseskan sinergi program BPJS Kesehatan dan program BERANI Sehat.

Ketiga kabupaten tersebut diketahui memiliki cakupan peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang masih berada di bawah angka 80 persen.

Kondisi ini menjadi sorotan penting dalam rapat khusus yang digelar pada hari Kamis, 13 Maret 2025, oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama jajaran pemerintahan tiga kabupaten tersebut.

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dalam rapat tersebut menegaskan bahwa dirinya siap merilis dua program utama yang telah dijanjikannya sejak masa kampanye, yakni program BERANI Cerdas dan BERANI Sehat.

Ia menekankan bahwa kedua program ini merupakan bentuk pemenuhan hak dasar masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Komitmen untuk memperluas cakupan JKN dan memastikan keaktifan peserta menjadi bagian penting dari langkah konkret menuju perlindungan kesehatan semesta.

“Kalau kita tidak bisa menangani ini maka menjadi dosa pemimpin karena membiarkan rakyatnya menahan sakit sendiri di rumah.” Tegas Anwar.

Program BERANI Sehat menurut Anwar bukan sekadar program yang bersifat populis, melainkan inisiatif yang mengedepankan prinsip keadilan sosial.

Ia menyatakan bahwa kesehatan dan pendidikan adalah hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu, segala bentuk keterlambatan dalam penanganan bisa berdampak buruk terhadap kesejahteraan rakyat.

“Jadi ini bukan sekedar program populis, tapi ini kesehatan pendidikan dan itu hak dasar rakyat bahwa kalau ini tidak kita tangani maka tentu menjadi dosa bagi pemimpin.” Jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, Anwar menekankan bahwa kesuksesan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Komitmen kolektif antar daerah menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi program BERANI Sehat di lapangan.

“Kesuksesan program BERANI Sehat sangat bergantung pada komitmen bersama antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh kepala daerah untuk bahu-membahu dalam mengimplementasikan kebijakan ini demi kesejahteraan masyarakat.” Tegas Anwar.

UHC prioritas dianggap sebagai pintu masuk menuju pelaksanaan program BERANI Sehat. Dengan sistem ini, masyarakat diharapkan tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan.

Selama mereka memiliki KTP, maka pelayanan kesehatan dapat diakses dengan mudah dan tanpa biaya.

“Hanya membawa KTP sebagai identitas utama, masyarakat Sulteng langsung dilayani berobat dengan mudah dan gratis.” Ungkapnya.

Sementara itu, Pj Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo, menyampaikan komitmen kuat Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong untuk mendukung pencapaian UHC prioritas.

Langkah konkret segera dilakukan melalui koordinasi bersama lintas sektor terkait.

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan cakupan peserta aktif JKN yang saat ini kurang dari 80 persen ke presentase yang ditargetkan oleh UHC.” Jelas Richard.

Richard menambahkan bahwa pemerintah daerah akan segera mengadakan pembahasan dengan Dinas Kesehatan, para kepala rumah sakit, dan BPJS Kesehatan guna menentukan strategi terbaik dalam mempercepat peningkatan keaktifan peserta JKN. Ia berharap kerja sama ini dapat segera membuahkan hasil dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.

Melalui upaya kolektif ini, pemerintah daerah di Sulawesi Tengah berharap mampu mencapai target cakupan peserta JKN di atas 90 persen dan tingkat keaktifan minimal 80 persen di seluruh wilayah kabupaten dan kota.

...

Tags

Artikel Terkait

wave

Pemkab Parigi Moutong Matangkan Pengamanan Idul Fitri Lewat Rakor Lintas Sektoral Bersama Forkopimda

Pemkab Parigi Moutong ikut Rakor lintas sektoral di Aula Polres, Kamis 13 Maret 2025.

Pemerintah Kota Makassar Undang 3.300 Anak Panti Asuhan Berbuka Puasa Bersama di Lapangan Karebosi

3.300 anak panti asuhan diundang oleh Pemerintah Kota Makassar untuk berbuka puasa bersama di Lapangan Karebosi Makassar.

Disdikbud Parimo Perkuat Pendidikan Religius di Bulan Ramadhan untuk Semua Agama Lewat Kegiatan Ekstrakurikuler

Disdikbud Parimo manfaatkan momentum bulan Ramadhan sebagai sarana untuk memperkuat pendidikan nilai-nilai religius di lingkungan sekolah

Pemkab Parigi Moutong Gelar Rembuk Stunting, Fokuskan Sinergi Lintas Sektor untuk Percepat Penurunan Kasus

Pemkab Parigi Moutong gelar rembuk stunting percepat penurunan angka stunting di daerah.

Berita Terkini

wave

Janggal Rehab Ruangan Wakil Bupati Parigi Moutong Telan Anggaran 398 Juta, Dari Tender Menjadi Pengadaan Langsung

Pagu anggaran Rehab Ruangan Wakil Bupati Parigi moutong dari tender tiba-tiba terkoreksi menjadi Pengadaan langsung.

Berikut Daftar Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan Wakil Bupati Parigi Moutong yang Membuat DPRD Mengajukan Hak Angket

Berikut daftar dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Wakil Bupati Parigi moutong yang membuat DPRD mengajukan hak angket.

Berdasarkan Kisah Nyata, Inilah Sinopsis Film Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel, Kisah Perjuangan Menuntut Keadilan

Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel adalah film yang berdasarkan kisah nyata tentang perjuangan untuk mendapat keadilan

Wakil Bupati Parigi Moutong Dinilai Kerap Bermasalah dan Membuat Publik Gaduh, DPRD Usulkan Pengajuan Hak Angket

Wakil Bupati Parigi moutong kembali diterpa dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam hal intervensi pencairan proyek gedung Perpustakaan baru.

PPK Proyek Gedung Perpustakaan Parigi Moutong Menilai Alasan Kontraktor Minta Rubah Spesifikasi Kaca Hanya Berdasarkan Opini

Alasan permintaan kontraktor untuk merubah spesifikasi kaca pada pembangunan gedung perpustakaan baru dinilai PPK hanya berdasarkan opini.


See All
; ;