Parigi Moutong Tingkatkan Kapasitas Lembaga Koperasi

<p>Foto: Parigi Moutong Tingkatkan Kapasitas Lembaga Koperasi.</p>
Foto: Parigi Moutong Tingkatkan Kapasitas Lembaga Koperasi.

Gemasulawesi– Pemda Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, tingkatkan kapasitas lembaga koperasi melalui pelatihan.

“Ini salah satu upaya nyata meningkatkan pengontrolan dan pengendalian pencatatan keuangan mengacu AD/ART, serta peraturan-peraturan pada koperasi,” ungkap Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Parigi Moutong, Sofiana, dalam sambutannya di Lolaro, Rabu, 6 Oktober 2021.

Pelatihan peningkatan kapasitas lembaga koperasi kata dia, untuk pembekalan dan peningkatan kinerja. Itu demi menunjukan jiwa bagi usaha baru dan menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) jernih dan terlatih.

Baca juga: Bantuan Produktif Usaha Mikro, April 2021 Batas Pendataan

Menurut dia, koperasi akan mampu menjadi kekuatan ekonomi tangguh dan berkembang. Apabila memiliki organisasi, manajemen pengelolaan keuangan bersifat mandiri.

“Pelatihan ini diikuti 30 orang peserta pelatihan, terdiri dari pengawas, anggota koperasi di Kecamatan Toribulu hingga Moutong,” kata dia.

Dia berharap, program pelatihan ini dapat menciptakan pengadministrasian, pencatatan keuangan yang baik.

Selain itu, melalui kegiatan pelatihan itu peserta akan mampu membenahi kelembagaan koperasi, dan Koperasi Unit Desa (KUD).

“Pengurus harus mengambil langkah cepat dalam penyusunan anggaran rumah tanggah, anggaran dasar dan izin usaha koprasi,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Parigi Moutong, Samsurizal Tombolotutu kembali mengingatkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, dibutuhkan usaha masyarakat termasuk koperasi agar dapat menghidupkan perekonomian nasional.

Baca juga: Korban Banjir di Moutong dan Taopa Telah Pulang ke Rumah

Menurut dia, untuk menindaklanjuti arahan itu, dengan kembali menghidupkan koperasi menjadi milik bersama, bukan lagi milik perorangan.

“Saya berterima kasih kepada kepala Dinas Koperasi dan UMKM karena sudah melaksanakan kegiatan ini,” ujarnya.

Baca juga: 25 Ribu Bantuan Bagi Pelaku UMKM di Parigi Moutong Terealisasi

Koperasi di wilayah utara Parigi Moutong saat ini sebagian dalam kondisi tidak lagi aktif. Sehingga dibutuhkan pelatihan peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan seperti ini.

“Saya sengaja melaksanakan kegiatan ini di Kecamatan Tinombo agar peserta dari Kecamatan Moutong dan Toribulu tidak terlalu jauh datang menghadiri kegiatan pelatihan ini,” tuturnya. (***/Diskominfo)

Baca juga: Bank Dunia Kasih Pinjaman Indonesia Rp5,4 T untuk Bangun PLTA 1 GW

...

Artikel Terkait

wave

Sembilan Daerah di Sulawesi Tengah Turun Level PPKM

Sebanyak sembilan daerah di Sulawesi Tengah kini turun level PPKM, penanda pandemi covid19 mulai melandai, Kota Palu dan Parigi Moutong.

Korban Banjir di Moutong dan Taopa Telah Pulang ke Rumah

Sempat mengungsi, warga korban banjir di Kecamatan Moutong dan Taopa Parigi Moutong, telah kembali pulang ke rumahnya masing-masing.

Disdikbud Parimo: ANBK Upaya Tingkatkan Mutu Pendidikan

Disdikbud Parigi Moutong mengelar Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK di satuan pendidikan jenjang sekolah menengah pertama.

BAZNAS Parigi Moutong Berinovasi Ciptakan Makanan Tambahan

BAZNAS), berinovasi menciptakan makanan tambahan dalam bentuk biskuit blondo sebagai aksi penanganan dan pencegahan stunting di Parigi Moutong

Bangkep Jadikan Parigi Moutong Rujukan Penanganan Stunting

Banggai Kepulauan (Bangkep) jadikan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, sebagai rujukan penanganan stunting, karena salah satu daerah terbaik

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;