Gemasulawesi– Dinas Kelautan dan Perikanan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah mensosialisasikan program Sertifikat Hak Atas Tanah atau Sehat nelayan di Desa Torue, Kecamatan Torue.
“Sosialisasi ini dalam rangka legalitas aset tanah serta meningkatkan jaminan akses permodalan bagi nelayan,” ungkap pejabat pada bidang program pemberdayaan nelayan, Djony Wullur saat ditemui di Torue, Senin 1 November 2021.
Menurut dia, pihaknya mengusulkan sebanyak 55 bidang pada tahun 2020 kemarin, dan akan direalisasikan pada tahun ini.
Baca juga: TBM Sou Mpelava Terpilih Sebagai Penyelenggara Kampung Literasi
Dia mengatakan, Parigi Moutong sendiri tahun ini mendapat program sehat nelayan sebanyak 400 bidang tersebar di 13 kecamatan, dan akan dilaksanakan pengukuran dalam waktu dekat.
“13 kecamatan yang mendapat program Sehat Nelayan yakni Moutong, Taopa, Mepanga, Tomini, Tinombo, Kasimbar, Toribulu, Parigi utara, Parigi tengag, Parigi, Parigi selatan, Sausu dan Torue,” sebutnya.
Dia menuturkan, Kementrian Kelautan dan perikanan (KKP) bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui program sehat nelayan sejak 2011 hingga 2022.
Baca juga: 33 Purna Paskibraka Parigi Moutong Ditetapkan Jadi Duta Pancasila
Dia menjelaskan, tujuan dari program ini memberikan kepastian hukum atas status tanah nelayan, memfasilitasi penyediaan aset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan modal usaha serta menjamin keberlangsungan usaha nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan.
Baca Juga: Pelaku Perjalanan Udara Jawa dan Bali Cukup Tes Antigen
“Berdasarkan data yang ada, nelayan Parigi Moutong yang belum memiliki sertifikat ketika dipresentasikan sebanyak 50 persen, karena sebagian telah memiliki hak atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” jelasnya.
Saat ini kata dia, pihaknya tengah melakukan sosialisasi program serupa, dibeberapa kecamatan salah satunya di Desa Torue, Kecamatan Torue.
Baca juga: Tim Sar Temukan Empat Nelayan Hilang di Parigi Moutong
Kepala Desa Torue, Wahyudin mengaku, sejauh ini nelayan yang berada di desanya belum memiliki sertifikat hak atas tanah secara resmi, maka melalui program ini nelayan didorong untuk melakukan pengurusan sertifikat itu.
“Adanya program dari DKP sangat membantu para nelayan, maka kami pemdes membantu memfasilitasi dalam proses pengurusan tersebut,” tutupnya. (***)
Baca juga: Banjir Torue Parimo, Tiga Rumah Warga Rusak Berat
