Gemasulawesi– Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), akan memperbaharui kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A kecamatan.
Baca Juga: Disdikbud: Orang Tua Diimbau Dampingi Tumbuh Kembang Anak
Hal itu dilakukan sehubungan dengan masa kepengurusan sebelumnya telah selesai. Dengan pembentukan kepengurusan baru P2TP2A di kecamatan diharapkan dapat menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Parigi Moutong.
“Kami berharap P2TP2A aktif kembali di setiap kecamatan. Sehingga lebih mempermudah proses pendampingan ketika ada korban kekerasan,” terang Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Parigi Moutong, Kartikowati, kepada gemasulawesi.com Kamis 4 November 2021.
Baca juga: P2TP2A Parimo Kawal Kasus Penganiayaan Anak Libatkan Oknum Polisi
Menurut dia, beberapa instansi mendukung pembentukan kepengurusan P2TP2A baru.
“Seperti Pemerintah Kecamatan, Kapolsek setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus P2TP2A Kecamatan setempat, ibu PKK, KUA dan PLKB,” tuturnya.
Baca juga: Antisipasi Gelombang Ketiga Covid19, Parigi Moutong Genjot Vaksinasi
Sesuai dengan tugas P2TP2A, mensosialisasikan undang-undang perlindungan perempuan dan anak, serta tentang KDRT, diharapkan agar masyarakat paham.
Baca juga: Lapas Klas III Parigi Sosialisasi Larangan Penggunaan Handphone ke Warga Binaan
Baca juga: TBM Sou Mpelava Terpilih Sebagai Penyelenggara Kampung Literasi
“Untuk teknis pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan nantinya akan didampingi oleh P2TP2A, Kemarin itu kepengurusan P2TP2A sudah berakhir, maka kita akan bentuk kembali,” terangnya.
Disamping itu juga, usulan mengenai pembentukan P2TP2A mendapat respon positif dari anggota legislatif Parigi Moutong, Fery Budianto.
Baca juga: Pengumuman Hasil Rapat The Fed Akibatkan Nilai tukar Rupiah Melemah
Baca juga: Antisipasi Gelombang Ketiga Covid19, Parigi Moutong Genjot Vaksinasi
“Pembentukan P2TP2A ini sebagai wadah yang dapat menjadi sarana pengumpulan data yang terjadi di lapangan dari Polsek bahkan sampai ke tingkat desa” jelasnya
Baca Juga: Rachmat Gobel: APBN Sebaiknya Fokus untuk Ibu Kota Negara
Harapannya kata dia, Pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif dan legislatif agar dapat bersama-sama menjalankan program ini dengan tujuan meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Baca juga: Jenderal Andika Perkasa Calon Tunggal Panglima TNI
Baca juga: Presiden Jokowi Sayangkan Uni Eropa Masih Dikriminasi Sawit Indonesia
Laporan: Yunus/Riska/Afriani
