Gemasulawesi – Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah Hj Zalzulmida A Djanggola mengatakan, pembangunan ketahanan keluarga sangat penting, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan keluarga.
“Keluarga merupakan sebuah proses dan upaya yang terus menerus di lakukan. Sehingga, harapan tertinggi yang kehendak dicapai adalah kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin seluruh anggota keluarga,” papar Zalzulmida saat menyampaikan materi dalam kegiatan sosialisasi, Sabtu 6 November 2021.
Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka mensosialisasikan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 14 tahun 2019 tentang pembangunan ketahanan keluarga, di Kelurahan Masigi yang digelar secara virtual.
Baca juga: BMKG: Cuaca Ekstrem Picu Banjir di Alor Selatan dan Kota Batu
Zalzulmida mengatakan, upaya pembangunan ketahanan keluarga, tetap dilakukan agar setiap keluarga dari generasi ke generasi, tetap beriman, hidup sehat, produktif, harmonis dengan lingkungannya, dan menjadi sumber daya manusia berkualitas serta tetap memperhatikan hak-hak dan kewajibannya.
Dia pun menjelaskan, penyelenggaraan ketahanan keluarga diarahkan pada kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil. Hal itu, guna hidup mandiri serta mengembangkan diri dan keluarganya.
Menurut dia, tataran empirik, khususnya dalam menghadapi persoalan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan kepada kaum perempuan dan anak, tidak hanya di lakukan pada saat terjadinya masalah. Namun, seharusnya tetap di kembalikan pada unit sosial terkecil, sehingga perlu adanya sebuah regulasi.
Peraturan daerah tentang pembangunan ketahanan keluarga kata dia, dibuat bertujuan untuk mewujudkan kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material, dan mental spiritual secara seimbang.
“Dengan adanya aturan daerah ini, diharapkan terjadinya harmonisasi dan sinkronisasi upaya penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha,” harapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Faisan Badja mengatakan, pihaknya mengapresiasi dengan hadirinya peraturan daerah itu, untuk meminimalisir permasalahan keluarga seperti pernikahan dini, khususnya yang terjadi di Kabupaten Parigi Moutong.
“Berdasarkan hasil audiens tadi, memang paling banyak disampaikan tentang fenomena pernikahan anak dibawah umur. Semoga saja dengan regulasi ini, dapat menekan persoalan itu,” tutupnya. (***)
Baca juga: AMSI, AJI dan IJTI Ajukan Permohonan Pengujian UU Pers ke MK
