Disdikbud Sulawesi Tengah: Pentingnya Melestarikan Kearifan Lokal

<p>(Foto Istimewa)</p>
(Foto Istimewa)

Berita Sulawesi Tengah – Disdikbud Provinsi Sulawesi tengah (Sulteng) perlu peran semua pihak dan pentingnya untuk menjaga dan melestarikan kearifan lokal di seluruh daerah Sulawesi Tengah (Sulteng).  

Hal tersebut diungkapkan oleh Rahman Ansyari Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Sulawesi Tengah, Palu 24 Mei 2022.

Apalagi jika kearifan lokal sudah terdegradasi sampai hilang, maka diperlukan kerja keras dan keterlibatan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah (Pemda), lembaga adat juga dan juga tenaga pendidik untuk bahu-membahu menghidupkan kembali kearifan lokal tersebut.

“Lembaga atau dewan adat dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Adat Sulawesi Tengah (BMA) harus memberikan pemahaman kepada pemerintah kabupaten dan warga tentang pentingnya melestarikan kearifan lokal sehingga keduanya dapat berkolaborasi melalui kebijakan dan program pemerintah daerah,” jelasnya di Palu, Selasa 24 Mei 2022.

Baca: Cicalengka Dreamland : Wahana, Fasilitas, dan Harga Tiket Masuk

Rahman Ansyari mengatakan BMA Sulteng harus turun tangan membantu pemerintah daerah merancang regulasi yang berkaitan dengan pelestarian kearifan local tersebut.

Ia juga mengatakan, bahwa pemerintah daerah merupakan perantara yang memfasilitasi dan membiayai rancangan peraturan atau program yang diusulkan. Implementasi di lapangan dilakukan oleh BMA Sulteng bersama dengan lembaga atau dewan adat, pihak terkait dan masyarakat.

Di tingkat satuan pendidikan, dia mengatakan, peran guru pelatih sangat diperlukan untuk mengajarkan siswa kearifan lokal daerah dan kemudian mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Baca: KKP Serahkan Bantuan Rp200 Juta ke Kelompok Penggerak Konservasi di Sulawesi Tengah dan Selatan

Menurut Rahman Ansyari, kearifan lokal merupakan salah satu pilar penting bagi suatu negara untuk terus berkembang dan bertahan dengan perubahan zaman dari waktu ke waktu.

“Saya masih ingat pidato Bung Hatta tahun 1948 bahwa suatu pemerintahan bisa makmur jika kebudayaan juga berkembang. Kebudayaan mempengaruhi sifat pemerintahan negara. Saat ini, bagaimana bisa terjalin kerjasama dengan semua pihak untuk melestarikan kearifan lokal sebagai bagian dari kebudayaan negara kita,” ucap dia. (*)

Baca: Sejarah Singkat Kecamatan Kasimbar Parigi Moutong

Kunjungi Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Sejarah Singkat Kecamatan Kasimbar Parigi Moutong

Sejarah Singkat Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong, dahulu Kasimbar dikenal dengan nama Tanainolo yang berarti potongan

Pemda Parigi Moutong Tetapkan Tanggap Darurat Banjir Berlaku 14 Hari

Darurat Banjir Parigi Moutong, Tetapkan Status Tanggap Darurat 14 Hari di tiga desa Kabupaten Parigi Moutong.

Pemprov Sulawesi Barat Upayakan Jalin Kerja Sama Ekonomi Jalur Laut

Jalin Kerja Sama Ekonomi Jalur Laut Bersama Pemprov Sulawesi Tengah, Pemprov Sulawesi Barat (Sulbar) Agar Memfasilitasi

24 Orang Tim Pusat Perancangan UU DPR RI Berkunjung ke Parigi Moutong

Tim Pusat UU Perancangan DPR RI Berkunjung ke Parigi Moutong, 24 orang dari tim Pusat Perancangan undang-undang (UU) Keahlian DPR RI

Pengedar Sabu Asal Loji Berhasil Diamankan Kepolisian Parigi Moutong

Pengedar sabu asal Loji, berhasil diamankan Kepolisian Parigi Moutong, perempuan berinisial RN, 57 Tahun diamankan Sat Narkoba Polres Parigi

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;