Pemprov Sulawesi Barat Upayakan Jalin Kerja Sama Ekonomi Jalur Laut

<p>(Foto Istimewa)</p>
(Foto Istimewa)

Sulawesi Barat, gemasulawesi – Pemprov Sulawesi Barat (Sulbar) berupaya menjalin kerja sama ekonomi bersama Pemprov Sulawesi Tengah (Sulteng) melalui jalur laut.

Hal tersebut diungkapkan oleh Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik di Mamuju untuk menjalin kerja sama ekonomi jalur laut, Senin 23 Mei 2022.

“Pemerintah Sulawesi Barat dan Pemerintah Sulawesi Tengah akan bekerjasama di bidang ekonomi melalui jalur laut untuk menghidupkan perekonomian kedua daerah tersebut,” ucap Akmal Malik, Senin 23 Mei 2022 di Mamuju.

Ia mengatakan pemanfaatan jalur laut untuk jalin kerjasama ekonomi antar provinsi memiliki potensi dan dinilai aman, misalnya antara Kota Palu Sulawesi Tengah dan Mamuju juga Pasangkayu Sulawesi Barat, serta dengan Balikpapan (Kalimantan Timur) dan Tawao. Kota di Malaysia.

Baca: Apa yang Membuat Pantai Sawarna Berbeda?

Bentuk kerja sama tersebut antara lain memfasilitasi distribusi hasil pertanian dan sumber daya alam lainnya melalui jalur laut untuk meningkatkan pendapatan petani dan pedagang serta pihak terkait lainnya.

Selain itu, penting juga untuk mendorong akses angkutan umum yang menghubungkan Mamuju dengan kota Palu juga Kota Mamuju serta Makassar dengan kota metropolitan Jakarta.

“Kerja sama ini diharapkan segera terwujud, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah memutuskan untuk mulai bereksperimen dengannya,” ucapnya.

Dia mengatakan kerjasama ini digagas untuk menjadi tuan rumah Ibu Kota Negara Kepulauan (IKN) di Kalimantan Timur, karena Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah merupakan penyangga ibu kota baru.

Akmal Malik berharap potensi sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut dapat dikelola secara optimal dengan adanya kerja sama ekonomi jalur laut.

“Sulawesi Tengah telah berhasil mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMD) dan berdampak pada kemajuan daerah melalui pengelolaan sumber daya alamnya,” jelasnya.

Akmal menambahkan, Sulbar juga akan membangun bisnis daerah ke depan dan menjadikan Sulteng sebagai contoh yang dinilai berhasil membangun BUMD yang nantinya menjadi mitra dalam mengembangkan perekonomian kedua daerah. (*)

Baca: Sebut Ada Intimidasi Terhadap Tim KPK, Alasan Harun Tidak Ditangkap

Kunjungi Gemasulawesi di : Google News

 

...

Artikel Terkait

wave

24 Orang Tim Pusat Perancangan UU DPR RI Berkunjung ke Parigi Moutong

Tim Pusat UU Perancangan DPR RI Berkunjung ke Parigi Moutong, 24 orang dari tim Pusat Perancangan undang-undang (UU) Keahlian DPR RI

Pengedar Sabu Asal Loji Berhasil Diamankan Kepolisian Parigi Moutong

Pengedar sabu asal Loji, berhasil diamankan Kepolisian Parigi Moutong, perempuan berinisial RN, 57 Tahun diamankan Sat Narkoba Polres Parigi

Sejarah Singkat Desa Tomini Parigi Moutong

Sejarah singkat Desa Tomini, Desa Tomini merupakan desa tertua di Kecamatan Tomini yang terletak di Kabupaten Parigi Moutong

Polda Sulawesi Tengah Tetapkan Tersangka Penimbunan Minyak Goreng

Tersangka Penimbunan Minyak Goreng Manager Operasional CV. AJ sebanyak 53 ton oleh Satgas Pangan Polda Sulteng

Delapan Alat Berat Dikerahkan Normalisasi Sungai Pasca Banjir di Parigi

Normalisasi Sungai di Parigi Delapan Alat Berat Dikerahkan pasca banjir yang menerjang tiga desa di Kab. Parigi Moutong

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;