Tim Satgas Adipura Dikerahkan Pantau Kebersihan Kota di Palu

<p>Wali Kota Palu Hadianto Rasyid</p>
Wali Kota Palu Hadianto Rasyid

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Satuan Tugas (Satgas) Razia Adipura dikerahkan Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah memantau ketertiban masyarakat dalam membuang sampah guna meningkatkan kebersihan kota tersebut.

Hal itu diungkapkan Hadianto Rasyid Wali Kota Palu saat melepas Tim Satgas Razia Adipura di Palu, Senin 11 Juli 2022.

“Tim ini merupakan lintas instansi dengan tugas utama melakukan razia dan memantau kebersihan kota, Ini untuk menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota dalam menjaga kebersihan,” ucap Wali Kota Palu Hadianto Rasyid saat melepas Tim Satgas Razia Adipura di Palu, Senin 11 Juli 2022.

Untuk memenuhi target Pemerintah Kota (Pemkot) Palu 2023 mencapai Adipura, tahun ini merupakan bagian dari rangkaian penilaian pemerintah daerah untuk mengintensifkan kebersihan.

Baca: Hilang Saat Memancing, Nelayan di Muna Ditemukan Meninggal Dunia

Instansi yang terlibat dalam tim satgas tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP, pemerintah kelurahan dan kecamatan.

“Saat ini di Kota Palu secara perlahan telah menunjukan perubahan dengan progres yang baik, sehingga harus tetap dikawal agar kebersihan kota tentunya lebih optimal,” ujarnya.

Dijelaskannya, satgas tidak hanya melakukan razia, tetapi juga mengedukasi masyarakat sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kebersihan kota.

Langkah awal yang dilakukan tim, kata dia, adalah menjangkau usaha kecil, menengah, dan besar serta mengunjungi rumah-rumah warga didampingi oleh pemerintah kelurahan.

“Pemkot Palu sudah tetapkan denda Rp 1 juta bagi yang melanggar dan membuang sampah sembarangan, sehingga masyarakat diharapkan mengikuti aturan agar tidak terjaring razia,” katanya.

Jika razia berjalan lancar, dia optimistis masyarakat dan pelaku usaha akan membuang sampah dengan tertib.

Hadianto mengatakan, upaya mewujudkan Kota Adipura membutuhkan peran serta dan dukungan semua pihak.

“Perlu keterpaduan untuk mengintegrasikan kota ini menjadi kota yang bersih, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat harus menyatukan persepsi,” pungkas Hadianto. (*/Ikh)

Baca: Geger Penemuan Bayi Perempuan Dalam Masjid Luwu, Sulawesi Selatan

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Hilang Saat Memancing, Nelayan di Muna Ditemukan Meninggal Dunia

Hilang saat memancing di perairan Torega, Desa Moasi, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Jumat

Nelayan Hilang di Perairan Majene, SAR Bentuk TIM Pencarian

Nelayan Bernama Bakri 41 tahun, dilaporkan hilang keluarganya, saat pergi melaut Sabtu 09 Juli 2022 pukul 05.00 WITA di perairan majene

Banjir Rendam Tiga Kelurahan di Kabupaten Tojo Una-Una

Banjir merendam tiga kelurahan di Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah, pukul 17.00 WITA, Sabtu 09 Juli 2022

Antisipasi Bencana Alam, BPBD Palu Tinjau Lokasi Buat Gudang Logisitik

Antisipasi bencana Alam, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, Sulawesi tengah, tinjau lokasi yang direncanakan untuk

Sambut Festival Teluk Tomini, Pemda Parigi Moutong Akan Gelar Kegiatan

Sambut Festival Teluk Tomini (FTT), Pemerintah Daerah Parigi Moutong, akan menggelar rangkaian kegiatan dari bulan Oktober hingga

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;