BPKP Sulawesi Barat Diminta Kawal Akuntabilitas Pembangunan

<p>Pj Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik (Foto Istimewa) </p>
Pj Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik (Foto Istimewa)

Berita Sulawesi Barat, gemasulawesi – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunanan (BPKP) Sulawesi Barat, diminta Penjabat Gubernur Sulawesi Barat agar tetap kawal akuntabilitas pembangunan di provinsi itu.

Hal itu diungkapkan Akmal Malik Penjabat Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju, Selasa 20 Juli 2022.

“BPKP Sulawesi Barat diminta agar kawal akuntabilitas pembangunan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan,” ucap Pj Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik di Mamuju, Selasa 20 Juli 2022.

Ia mengatakan BPKP Sulawesi Barat diharapkan menjadi kekuatan eksekutif dalam mengawal masalah terkait akuntabilitas. Menurut dia, pemerintah harus memaksimalkan pengawasan pembangunan agar pembangunan berjalan dengan baik dan memenuhi kepentingan masyarakat.

Baca: Covid-19 Terkendali, Dinkes Kendari Imbau Warga Tetap Waspada

Ia juga meminta BPKP Sulawesi Barat harus bisa memaksimalkan pengawasan bangunan pemerintah agar bangunan pemerintah yang sedang dibangun tidak terancam ambruk, karena Sulawesi Barat merupakan daerah gempa terjadi.

“Banyak gedung pemerintahan di Sulawesi Barat yang tidak kuat menahan gempa, dan pengawasan gedung belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga perlu dievaluasi dengan meningkatkan pengawasan gedung pemerintah,” ucapnya.

Gubernur mengatakan, Pemprov Sulawesi Barat akan menyurati BPKP Sulawesi Barat untuk meminta BPKP kualifikasi struktur gedung pemerintah itu tahan gempa. Dia juga meminta pemerintah tingkat kabupaten untuk bekerja sama mensukseskan pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Barat.

Ia mengatakan, tanpa kerjasama, pembangunan tidak akan berjalan maksimal, sehingga pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat harus bersinergi agar pembangunan bisa berhasil.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Hary Bowo mengatakan BPKP Sulawesi Barat akan memaksimalkan perannya dalam mengawasi akuntabilitas proyek desain dan pembangunan gedung pemerintah di Sulawesi Barat.

“BPKP Sulawesi Barat juga akan memaksimalkan pengawasan terhadap pembangunan pemerintah Sulawesi Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya,” ucapnya. (*/Ikh)

Baca: Genjot Produksi, Petani Sulawesi Tengah Dapat Bantuan Alsitan

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Genjot Produksi, Petani Sulawesi Tengah Dapat Bantuan Alsitan

Genjot produksi hasil pertanian, Bantuan Alsitan sebanyak 33 unit diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah

Lestarikan Hutan Bakau Togean, BTNKT Ajak Masyarakat Pulau

Lestarikan hutan bakau di Togean, Balai Tanam Nasional Kepulauan Togean (BTNKT) ajak masyarakat pulau di Togean

Kunjungan Wisata Togean Meningkat Usai Longgarkan Prokes

Kunjungan wisatawan mancanegara di loka wisata Togean, Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah, BTNKT sebut mulai meningkat

Polemik Ijazah Ditahan, Ini Penjelasan Disdikbud Parigi Moutong

Polemik terkait pengambilan Ijazah dan Rapor ditahan, Kepala Bidang Management Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi

Bupati Parigi Moutong Rombak Kabinetnya, Berikut Namanya

Bupati Parigi Moutong H Samsurizal Tombolotutu kembali melakukan rombak kabinetnya bertempat di Bukit Lagueyas atau

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;