Bupati Morowali Utara Dorong Percepatan RDTR Kota Kolonodale

<p>Foto Istimewa</p>
Foto Istimewa

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Bupati Morowali Utara dr Delis Julkarson Hehi, terus dorong percepatan penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Kolonodale, yang ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Morowali Utara.

Dr Delis, Kamis 21 Juli 2022 mengatakan, saat ini banyak pihak yang mempertanyakan mengapa pembangunan di Kota Kolonodale tidak segera dilakukan. Saya terus menekankan bahwa saya tidak akan membangun Kota Kolonodale sepotong-sepotong. Kota ini harus dirancang dengan matang untuk kepentingan jangka panjang.

Ia menjelaskan, jika ingin dorong percepatan pembangunan Kota Kolonodale dengan baik, tidak hanya bisa memperbaiki sarana dan prasarana saja tanpa menyelesaikan masalah seperti air tersumbat, jalan yang berlubang dan lain-lain, dalam RDTR yang telah disusun, semua ini diatur sedemikian rupa sehingga masalah yang ada dapat diatasi.

Untuk itu, sejak awal ia telah menasihati dan bekerja sama dengan perguruan tinggi, khususnya dengan pakar antariksa dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Hasanuddin Makassar.

Baca: Tiga Warga Gowa Tewas Saat Bersihkan Sumur Tua

“Tujuannya agar para profesional yang berpengalaman di bidang tata kota dapat membantu perancangan tiga dimensi, master plan dan zonasi di RDTR Kota Kolonodale untuk kepentingan jangka panjang,” katanya.

dr. Delis menjelaskan, setelah tim ahli merampungkan desain kota Kolonodale dalam RDTR, akan terlihat jelas sebaran fungsi dan pemanfaatan masing-masing kawasan, seperti letak ruang publik, letak perkantoran, pertokoan, dan lain-lain.

Menurutnya, hal ini juga akan memudahkan penentuan alokasi anggaran pembangunan di setiap wilayah Kota Kolonodale, seperti pembangunan yang daerahnya dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), APBD Kabupaten, dari APBD Provinsi , atau yang dapat dibiayai oleh sektor swasta.

Ia menguraikan langkah-langkah dalam penyusunan RDTR Kota Kolonodale dan Kabupaten Morowali Utara secara keseluruhan.

Dijelaskannya, RDTR merupakan rencana secara terperinci tata ruang kabupaten atau kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten atau kota.

Penyusunan dari RDTR meliputi daerah yang karakteristik perkotaan, pedesaan dan kawasan wilayah kabupaten atau kota.

Pada tahap awal, tim ahli mengumpulkan data sekunder, seperti data wilayah administrasi, informasi kependudukan, data dan informasi pertahanan, data bencana dan data penting lainnya. (*/ikh)

Baca: Anggota Geng Motor Serang Ponpes di Makassar Dibekuk Polisi

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Tiga Warga Gowa Tewas Saat Bersihkan Sumur Tua

Tiga warga di Dusun Tokka, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, ditemukan tewas saat bersihkan

Gubernur Sulawesi Tengah Serahkan Bantuan Hibah Keagamaan

Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, serahkan bantuan berupa 28 ambulans kepada yayasan juga organisasi keagamaan

Perpustakaan Digital Pertama di Sigi Kembangkan Literasi Siswa

Perpustakaan digital pertama di luncurkan di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah bantu kembangkan literasi

Rekonstruksi Jembatan Palu IV Ditargetkan Rampung 2024

Rekonstruksi Jembatan Palu IV Ponulele, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) di targetkan akan rampung pada Juni 2024

Bupati Parigi Moutong Lantik 97 Kepala Desa Terpilih

Bupati Parigi Moutong H Samsurizal Tombolotutu melantik 97 kepala desa terpilih periode tahun 2022-2028. Tekankan kepada seluruh

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;