Masyarakat Diminta Laporkan SPBU Pembelian BBM Pakai Jeriken

<p>Kumpulan jeriken warga antri di SPBU (Ilustrasi Gambar)</p>
Kumpulan jeriken warga antri di SPBU (Ilustrasi Gambar)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Masyarakat di Sulawesi Tengah, diminta PT Pertamina laporkan SPBU yang kedapatan masih memprioritaskan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa surat rekomendasi.

Hal itu diungkapkan Communication and Relation PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Muhammad Iqbal Hidayatulloh.

“Jika masyarakat diminta laporkan SPBU yang utamanya melayani jeriken atau tangki modifikasi, beri tahu kami kapan itu terjadi, SPBU dan tim layanan lapangan akan mengambil tindakan melalui penyelidikan lebih lanjut,” ucap Communication and Relation PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Muhammad Iqbal Hidayatulloh.

Iqbal mengatakan Pertamina mengeluarkan standar operasional prosedur (SOP) bahwa SPBU tidak dapat melayani pembelian jeriken tanpa surat rekomendasi.

Baca: Pastikan Penanganan Darurat Berjalan Optimal, BNPB ke Torue

Ia menjelaskan, bahwa tahun ini dipastikan akan dikeluarkan SOP dan surat langsung dari Pertamina ke SPBU agar tidak lagi melayani pembelian jeriken.

Menurut Iqbal, Perpres Nomor 117 Tahun 2022 menetapkan bahwa pertalite bukan lagi jenis bahan bakar umum, tetapi sudah termasuk dalam Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP). Terkait regulasi ini, Pertalite sudah memiliki kuota yang harus dibagikan dan tidak dijual bebas ke masyarakat.

“Jumlah kuota yang disiapkan pemerintah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021, sedangkan kegiatan ekonomi meningkat pada 2022 setelah pandemi,” ucapnya.

Menurut data yang ada, kuota solar tahun 2022 untuk Sulawesi Tengah adalah 113.000 KL, sedangkan pertalit mencapai 322.000 KL.

Ia mengungkapkan, realisasinya saat ini posisinya over kuota, bukan dibandingkan dengan kuota tahunan 2022, tetapi dengan kuota akumulatif pada bulan berjalan atau yang biasa disebut dengan year to date Juni 2022.

Menurut Iqbal, tugas Pertamina adalah menata kuota ini dari awal tahun hingga akhir tahun, jangan sampai kuotanya tiba-tiba habis pastinya kita tidak akan bisa menyalurkan.

“Jangan sampai kuota tiba-tiba habis pada Agustus, kita tidak bisa lagi mendistribusikannya secara otomatis,” kata Iqbal. (*/Ikh)

Baca: DPRD Parigi Moutong Tinjau Lokasi Sungai dan Banjir Torue

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Pastikan Penanganan Darurat Berjalan Optimal, BNPB ke Torue

Pastikan penanganan tahap-tahap penanganan darurat bencana optimal, khususnya keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga yang

Ditpolairud Lakukan Pencarian Korban Banjir Parigi Moutong

Direktorat Polisi dan Perairan Udara (Ditpolairud) Polda Sulawesi Tengah, bersama warga bahu membahu bantu lakukan pencarian korban banjir di

700 Hektar Sawah di Parigi Moutong Terendam Banjir

700 hektar sawah di Kabupaten Parigi moutong terendam banjir, 180 hektar dalam keadaan rusak parah. Ratusan hektar sawah

Empat Korban Banjir Bandang Parigi Moutong Belum Ditemukan

Empat korban hilang paska banjir bandang yang melanda Kabupaten Parigi moutong hingga saat ini belum ditemukan.

DPRD Parigi Moutong Tinjau Lokasi Sungai dan Banjir Torue

Anggota DPRD Parigi Moutong bersama Pemerintah Desa (Pemda) Parigi Moutong, tinjau lokasi bantaran sungai dan lokasi banjir torue

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;