Berita Parigi Moutong, gemasulawesi – Penanganan pasca banjir di Kabupaten Parigi Moutong, Kecamatan Torue, Desa Torue, Badan Nasional penanggulangan Bencana (BNPB) kucurkan dana 250 juta untuk operasional tanggap darurat banjir bandang di daerah itu.
Hal itu diungkapkan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat meninjau lokasi banjir bandang Desa Torue, Parigi Moutong, Minggu 31 Juli 2022.
“Saya hadir di daerah yang terkena dampak banjir untuk memastikan bahwa tanggap darurat dilaksanakan dengan baik. Saya juga telah memberikan bantuan logistik dan dana siap pakai kepada warga terdampak untuk tahap awal tanggap darurat,” ucap Kepala BNPB. Letjen TNI Suharyanto memeriksa lokasi banjir bandang di Desa Torue, Parigi Moutong, Minggu 31 Juli 2022.
Dana siap pakai itu diberikan sebagai bantuan untuk mendukung penanganan pasca banjir tanggap darurat di tempat, sehingga banjir bandang yang melanda Parigi Moutong, Kecamatan Torue adalah bagian dari tanggung jawab negara untuk segera melakukan pemulihan.
Baca: Jajaran OPD Sulawesi Tengah Telusuri Banjir Parigi Moutong
Dia menjelaskan, sementara masa tanggap darurat secara prosedural 14 hari, status ini dapat diperpanjang jika situasinya masih memerlukan tindakan tambahan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang terkena dampak.
“Kita lihat perkembangan di lapangan ke depan, kalau masih memungkinkan akan maka kebijakan Pemerintah Daerah setempat memutuskan,” kata Suharyanto.
Setelah tindakan darurat teratasi, maka akan memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada saat itu, langkah-langkah jangka pendek akan dihitung untuk memastikan penduduk yang terkena dampak kehilangan rumah mereka atau mereka yang menderita kerusakan parah, sedang dan kecil mendapatkan hunian mereka kembali dari bantuan pemerintah.
Ada dua skema yang digunakan dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu bahwa pemukiman penduduk di tanah air dapat dibangun kembali asalkan tempat tersebut tetap layak untuk dibangun hunian.
Kemudian dibangun skema pemukiman kembali atau hunian tetap (huntap) di lokasi lain yang aman.
“Tugas Pemerintah Daerah menyiapkan lahan, kami di BNPB dan kementerian terkait menyiapkan infrastrukturnya,” kata Suharyanto.
Ia menambahkan, program jangka panjangnya adalah menyusun rencana kontigensi dan tingkat pencegahan, termasuk perbaikan lingkungan, normalisasi sungai dan penghijauan.
Suharyanto menjelaskan, rencana kontigensi kewenangan pemerintah kabupaten dan provinsi dan kami di pusat akan membantu. (*/Ikh)
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
