Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Konflik agraria masih marak terjadi di wilayah Sulawesi Tengah. Konflik yang terjadi melibatkan masyarakat, swasta juga pemerintah.
Hal itu diungkapkan Sofyan Farid Lembah, Ketua Ombudsman RI perwakilan Sulawesi Tengah, di Palu.
“Konflik yang terjadi di usaha tambang dan perusahaan sawit biasanya terkait dengan masalah pertanahan,” ucap Sofyan Farid Lembah, Ketua Perwakilan Ombudsman RI untuk Sulawesi Tengah, di Palu.
Berdasarkan kajian yang dilakukan Ombudsman tahun 2018, Sofyan mengatakan sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat terjadi karena pemerintah daerah gagal memverifikasi bukti kepemilikan lahan.
Baca: Tim RSB Palu Periksa Ratusan Korban Banjir Bandang Torue
“Ini seringkali terjadi di Morowali Utara,” ungkapnya.
Dalam salah satu kesimpulan laporan Kantor Ombudsman, Sofyan mengatakan perusahaan perkebunan sawit menggunakan izin tanah lokal dan izin usaha budidaya perkebunan (IUP-B) sebagai dasar kepemilikan tanah.
Sayangnya kata dia, ini tidak dimulai dengan pembebasan lahan atau kesepakatan untuk menyerahkan tanah kepada perusahaan untuk kepentingan perkebunan.
“Hal ini juga karena perilaku pemerintah desa dan pemerintah kecamatan dalam menerbitkan SKPT dan surat penyerahan yang tumpang tindih dengan kawasan hutan, sawah dan pemukiman, serta ada juga jual beli SKPT tanpa target yang jelas,” ucapnya.
Aktivis pertanian Eva Bande mengatakan hal yang sama. Ia mengatakan, masalah sengketa tanah di Sulawesi Tengah masih meluas. Dia menyebutkan konflik di Morowali Utara, Banggai, Buol, Donggala dan Toli-Toli.
Ia mengatakan, semua konflik agraria yang masih marak ini seringkali berujung pada upaya kriminalisasi terhadap warga dan petani setempat. (*/Ikh)
Baca: Penanganan Pasca Banjir Torue, BNPB Kucurkan Dana 250 Juta
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
