Jadi Penyangga Pangan IKN, Sulawesi Tengah Bersihkan Lahan

<p>Ket Foto: Sejumlah petani bercocok tanam persiapan penyangga pangan IKN (Ilustrasi Gambar)</p>
Ket Foto: Sejumlah petani bercocok tanam persiapan penyangga pangan IKN (Ilustrasi Gambar)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Jadi penyangga kebutuhan pangan IKN, Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah, gencarkan landclearing atau bersihkan lahan Kawasan pangan nusantara di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala.

Hal itu diungkapkan tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Tengah M Ridha Saleh, di Palu Sabtu 06 Agustus 2022.

“Pembersihan lahan terus dilakukan, saat ini enam hektar telah dibersihkan dan diharapkan akan mencapai 50 hektar pada akhir Agustus dan 100 hektar pada September,” ucap Ahli Gubernur Sulawesi Tengah M. Ridha Saleh di Palu, Sabtu 06 Agustus 2022.

Ridha Saleh menyebutkan, total luas kawasan pangan Nusantara Donggala adalah 1.163 hektar yang merupakan pusat pengembangan pangan penyangga IKN.

Ia juga menyebutkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah membuka Kantor Penghubung Percepatan Pembangunan Kawasan Pangan di Desa Talaga, Kabupaten Dampelas, Sulawesi Tengah, yang bertujuan untuk merespon cepat saran dan masukan masyarakat.

Selain itu, kata dia, Pemprov Sulawesi Tengah telah membuka jalan menuju zona nol pangan nusantara.

“Panjang jalan yang dibuka 12 kilometer. Saat ini sedang dalam tahap pengerasan,” ungkap M Ridha Saleh.

Edang sapaan akrab M Ridha Saleh yang juga anggota Komnas HAM mengatakan, Pemprov Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Pusat termasuk Kementerian PUPR akan segera memanfaatkan teknologi air pertanian.

Baca: Dukung Kendaraan Listrik, PLN Operasikan SPKLU di Parepare

Ia mengatakan, Gubernur Sulawesi Tengah bersama Kementerian PUPR khususnya Sumber Daya Air telah meninjau lokasi kawasan pangan. Air pertanian diolah dengan teknologi dan sistem irigasi modern.

Ia menjelaskan, Pemprov Sulawesi Tengah melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura telah menyiapkan benih jagung untuk ditanam di lahan seluas 200 hektare di kawasan pangan nusantara.

“Perusahaan membutuhkan lahan seluas 50 hektar guna mengembangkan buah,” ucap Edang. (*/Ikh)

Baca: Buat Brudel Cake Dengan Kualitas Rasa Terbaik Dari Rumah

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Dukung Kendaraan Listrik, PLN Operasikan SPKLU di Parepare

Dukung pengguna kendaraan listrik, PT PLN (Persero) unit pelaksana pelayanan pelanggan (UP3) Parepare resmi mulai operasikan Stasiun

Sulawesi Tengah Waspada Hujan Lebat 10 Hari Kedepan

10 hari kedepan Provinsi Sulawesi Tengah waspada akan terjadi hujan lebat, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) menghimbau semua pihak

BIN Salurkan Bantuan Air Bersih Bagi Korban Banjir Torue

Badan Intelejen Negara (BIN) salurkan bantuan kebutuhan air bersih warga yang terkena dampak dari bencana banjir bandang di Desa Torue,

Siswa Korban Banjir Torue Terima Bantuan Seragam Sekolah

Siswa korban banjir bandang Desa Torue terima bantuan seragam sekolah dari Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah,

Bersihkan Sisa Banjir Torue, BPBD Turunkan Enam Alat Berat

Bersihkan sisa banjir Desa Torue, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah,

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;