Jadi Penyangga Pangan IKN, Sulawesi Tengah Bersihkan Lahan

<p>Ket Foto: Sejumlah petani bercocok tanam persiapan penyangga pangan IKN (Ilustrasi Gambar)</p>
Ket Foto: Sejumlah petani bercocok tanam persiapan penyangga pangan IKN (Ilustrasi Gambar)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Jadi penyangga kebutuhan pangan IKN, Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah, gencarkan landclearing atau bersihkan lahan Kawasan pangan nusantara di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala.

Hal itu diungkapkan tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Tengah M Ridha Saleh, di Palu Sabtu 06 Agustus 2022.

“Pembersihan lahan terus dilakukan, saat ini enam hektar telah dibersihkan dan diharapkan akan mencapai 50 hektar pada akhir Agustus dan 100 hektar pada September,” ucap Ahli Gubernur Sulawesi Tengah M. Ridha Saleh di Palu, Sabtu 06 Agustus 2022.

Ridha Saleh menyebutkan, total luas kawasan pangan Nusantara Donggala adalah 1.163 hektar yang merupakan pusat pengembangan pangan penyangga IKN.

Ia juga menyebutkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah membuka Kantor Penghubung Percepatan Pembangunan Kawasan Pangan di Desa Talaga, Kabupaten Dampelas, Sulawesi Tengah, yang bertujuan untuk merespon cepat saran dan masukan masyarakat.

Selain itu, kata dia, Pemprov Sulawesi Tengah telah membuka jalan menuju zona nol pangan nusantara.

“Panjang jalan yang dibuka 12 kilometer. Saat ini sedang dalam tahap pengerasan,” ungkap M Ridha Saleh.

Edang sapaan akrab M Ridha Saleh yang juga anggota Komnas HAM mengatakan, Pemprov Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Pusat termasuk Kementerian PUPR akan segera memanfaatkan teknologi air pertanian.

Baca: Dukung Kendaraan Listrik, PLN Operasikan SPKLU di Parepare

Ia mengatakan, Gubernur Sulawesi Tengah bersama Kementerian PUPR khususnya Sumber Daya Air telah meninjau lokasi kawasan pangan. Air pertanian diolah dengan teknologi dan sistem irigasi modern.

Ia menjelaskan, Pemprov Sulawesi Tengah melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura telah menyiapkan benih jagung untuk ditanam di lahan seluas 200 hektare di kawasan pangan nusantara.

“Perusahaan membutuhkan lahan seluas 50 hektar guna mengembangkan buah,” ucap Edang. (*/Ikh)

Baca: Buat Brudel Cake Dengan Kualitas Rasa Terbaik Dari Rumah

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Dukung Kendaraan Listrik, PLN Operasikan SPKLU di Parepare

Dukung pengguna kendaraan listrik, PT PLN (Persero) unit pelaksana pelayanan pelanggan (UP3) Parepare resmi mulai operasikan Stasiun

Sulawesi Tengah Waspada Hujan Lebat 10 Hari Kedepan

10 hari kedepan Provinsi Sulawesi Tengah waspada akan terjadi hujan lebat, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) menghimbau semua pihak

BIN Salurkan Bantuan Air Bersih Bagi Korban Banjir Torue

Badan Intelejen Negara (BIN) salurkan bantuan kebutuhan air bersih warga yang terkena dampak dari bencana banjir bandang di Desa Torue,

Siswa Korban Banjir Torue Terima Bantuan Seragam Sekolah

Siswa korban banjir bandang Desa Torue terima bantuan seragam sekolah dari Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah,

Bersihkan Sisa Banjir Torue, BPBD Turunkan Enam Alat Berat

Bersihkan sisa banjir Desa Torue, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah,

Berita Terkini

wave

Kabut di Tambang Parigi Moutong: "Gertak Sambal" Polda Sulawesi Tengah Dalam Penertiban PETI

Operasi penyisiran Disinyalir tanpa hasil dari Polda Sulawesi tengah saat ini, akibat operasi itu dinilai hanya aksi seremonial.

Kala Jaring dan Gelombang Seismik Berbenturan di Teluk Tomini

Nelayan Parigi moutong gelar aksi demo buntut dari puluhan rompon diputus oleh tim survey potensi Migas di perairan teluk tomini.

Dugaan Monopoli Tambang Ilegal di Buranga: Sosok 'Reny' Asal Jawa Barat Jadi Sorotan

Sosok reni pelaku tambang ilegal di Desa Buranga yang disebut-sebut kebal hukum dan beroperasi dibekas lahan yang pernah menelan korban jiwa

Dugaan Dominasi Tambang Ilegal di Desa Tombi: Peran Haji Anjas dan Infrastruktur Talang Raksasa

Kuatnya bekingan Kelompok Haji Anjas hingga saat ini belum tersentuh oleh Aparat penegak Hukum berkaitan dengan pengelolaan tambang ilegal.

SMART GOV dan CITIGOV untuk Tekan Kebocoran PAD di Parigi Moutong

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus memacu transformasi digital dalam sektor perpajakan dan ekspansi digitalisasi ke sektor retribusi.


See All
; ;