Parigi moutong, gemasulawesi.com– Ketua DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sayutin Budianto Tongani mengisyaratkan akan menggandeng DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyelesaikan kisruh tambang ilegal.
“Kami akan mengajak seluruh Anggota legislatif (Anleg) DPRD Provinsi, dimotori Fraksi Partai Nasdem untuk memanggil pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tengah dalam waktu dekat terkait tambang ilegal,” ungkapnya usai menghadiri kedatangan Tim Kementan RI ke Desa Dolago Parigi Moutong, Minggu, 12 Januari 2020.
Ia melanjutkan, hal itu dilakukan karena kewenangan pertambangan ada di Provinsi. Namun, dengan melihat dampak kegiatan pertambangan KNK di Kecamatan Moutong, seharusnya menjadi perhatian bersama.
Dampaknya sangat luas kata dia, membuat lahan pertanian warga menjadi tidak produktif. Sehingga, DPRD Parigi Moutong setelah rapat dengan komisi tiga dan dua, akan langsung beraudiensi ke provinsi.
Rencananya, pihaknya meminta didampingi ke kantor ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dalam waktu dekat di bulan februari. Tujuannya untuk mencari solusi agar warga tidak menjadi korban keserakahan beberapa pihak tidak bertanggungjawab.
Baca Juga: Bahan Pokok Parigi Moutong 7 Januari 2020, Ini Daftar Harganya
“Langkah pertama, pihaknya akan memasukkan dalam jadwal Bamus pada bulan Februari 2020. Pihaknya akan melaksanakan rapat internal lalu mengundang pihak manajemen KNK untuk melaksanakan rapat kerja dengan DPRD dan siapapun yang terlibat dengan permasalahan pertambangan,” jelasnya.
Ia mengatakan, pihaknya sangat tegas untuk mewujudkan aktifitas pertambangan tidak mengganggu kegiatan pertanian di wilayah persawahan warga.
Sementara itu, anggota DPRD Provinsi dari Partai Nasdem, Ibrahim Hafid mengatakan pertambangan ilegal seharusnya tidak diperbolehkan. Pertambangan tujuannya untuk membantu perekonomian rakyat. Maka prosedurnya, rakyat yang harus mengelola.
Jauh berbeda dengan pengelolaan pertambangan berupa izin kepada perusahaan. Sejatinya, pertambangan jenis apapun tidak boleh mengabaikan kaidah-kaidah lingkungan.
Tolak ukurnya lanjut dia, terdapat pada uji materi lingkungannya hingga pada tingkat uji Analisa dampak lingkungan (Amdal). Amdal bisa menghitung daya tahan terhadap lingkungan. Dan bagaimana mengelola pembangunan yang tidak berdampak terhadap lingkungan.
“Terkait pertambangan ilegal, Pemda serta Pemprov lokus pertambangan, seharusnya sigap mengelola agar tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial,” tegasnya.
Jangan sampai hanya kelompok tertentu yang diuntungkan dari pertambangan ilegal. Sedangkan Pemda Parigi Moutong tidak mendapatkan manfaat apapun. Yang dibutuhkan dari pertambangan adalah dapat menumbuhkan ekonomi daerah, jangan hanya menimbulkan kerusakan lingkungan karena tidak adanya kontrol dari pihak terkait.
Pihaknya menolak tegas praktek seperti itu. Melalui fraksi Partai Nasdem akan mendorong secara bersama dengan Anleg DPRD lainnya untuk mencoba komunikasi dengan pihak Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah.
“Kalau bisa Rapat Dengar Pendapat (RDP). Selain masalah lumpur menggenangi areal persawahan, ada juga keluhan menurunnya kesehatan warga terutama penyakit ISPA akibat aktivitas pertambangan ilegal,” tutupnya.
Baca juga: Ahmad Hi M Ali Dukung Parigi Moutong Jadi Penyangga Utama Pangan Ibu Kota Baru Indonesia
Laporan: Muhammad Rafii
