BPBD Tetapkan Masa Transisi Tiga Bulan Pasca Banjir Torue

<p>Rumah terdampak bencana banjjir bandang Desa Torue</p>
Rumah terdampak bencana banjjir bandang Desa Torue

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi – Pasca berakhirnya status tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, tetapkan masa transisi bagian dari upaya pemulihan selama tiga bulan pasca banjir di Torue.

Hal itu diungkapkan Sekretaris BPBD Parigi Moutong, Moh Rivai saat ditemui di Parigi, Selasa 13 September 2022.

“Masa transisi sebagai bagian dari upaya pemulihan dimulai pada 12 September dan akan berlangsung selama tiga bulan ke depan,” ucap Moh Rivai.

Ia menjelaskan, kegiatan pemulihan pada masa transisi terdiri dari membangun tempat penampungan sementara (huntaras) bagi korban yang terkena dampak, memperbaiki berbagai infrastruktur dan menyelesaikan kegiatan normalisasi sungai.

Khusus pembangunan posko darurat, Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong terus bekerja sama dengan BPBD Sulawesi Tengah sebagai penyedia percepatan aktivitas fisik untuk tetapkan masa transisi sebagai upaya untuk pemulihan.

“Informasi yang kami terima, saat ini BPBD Sulteng sedang menyiapkan material untuk huntara, mereka juga melakukan pengukuran lahan minggu lalu,” kata Rivai.

Meski tanggap darurat telah selesai, kata dia, Pemkab Parigi Moutong melalui BPBD setempat terus memberikan bantuan logistik kepada para korban banjir, khususnya warga sekitar yang kehilangan tempat tinggal dan mengalami kerusakan parah.

Oleh karena itu, BPBD terus mempertahankan pos logistik untuk memfasilitasi distribusi bantuan dan sebagai pos pemantauan untuk berbagai aktivitas fisik di lokasi.

Baca: Uang Panai Calon Pengantin di Gowa Ludes Akibat Kebakaran

Rivai mengatakan, kegiatan normalisasi sungai yang dilakukan oleh Wilayah Sungai Sulawesi III (BWSS III), sebagian dikelola oleh BPBD setempat. Secara khusus Sungai Torue akan dikelola oleh BWSS III dengan membangun bendungan pengaman secara permanen dari hulu hingga hilir.

Untuk proses sungai normal, BWSS III meminta tambahan waktu pengerjaan selama dua bulan ke depan, dimana struktur tanggul dibangun tiga lapis dan dijamin kuat karena dilapisi pasir, batu gajah dan bahan geosintetik.

“Sebelumnya direncanakan pembangunan 40 unit, namun 12 rumah lainnya rusak ringan karena 12 kepala keluarga (KK) terjebak di garis batas sungai dan pantai. Total sekitar 52 rumah tinggal dibuat.” pungkas Rivai. (*/Ikh)

Baca: Petani Asal Pinrang Ditemukan Tewas di Sawah, Mulut Berbusa

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Tags

Artikel Terkait

wave

Petani Asal Pinrang Ditemukan Tewas di Sawah, Mulut Berbusa

Petani di lingkungan lampan Timur, Kelurahan Toa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sappe 60 tahun ditemukan tewas di rumah sawah

Uang Panai Calon Pengantin di Gowa Ludes Akibat Kebakaran

Uang panai calon pengantin di Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan ludes akibat kebakaran yang melanda rumah orang tua calon

Usai Gerebek Ormas Batalyon 120, Kanit Polsek Tallo Dicopot

Usai gerebek sekretariat Batalyon B120, Kanit Reskrim Polsek Tallo Iptu Faizal dicopot. Kepala Polrestabes Makassar, Kombes Polisi Budhy

Kendalikan Inflasi, Pemkot Palu Pantau Rantai Pasok Pangan

Kendalikan Inflasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah, pantau rantai pasok kebutuhan pangan masyarakat.

Antisipasi Inflasi, Pemda Parigi Moutong Refocusing Anggaran

Antisipasi inflasi, Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, lakukan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;