Parigi moutong, gemasulawesi.com– DPRD Parigi Moutong (Parimo) wacanakan merancang Peraturan Daerah atau Perda kesejahteraan sosial terkait Komunitas Adat Terpencil (KAT).
Demikian diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Parigi Moutong, Sukirman Tahir kepada sejumlah wartawan belum lama ini.
“Wacana perancangan Perda kesejahteraan sosial Parigi Moutong merupakan tindaklanjut usulan dari Kementerian Sosial (Kemensos). Setelah melakukan kunjungan secara langsung ke Kecamatan Tomini beberapa waktu lalu,” ungkapnya.
Kunjungan Kemensos itu kata dia, melihat secara langsung masyarakat yang termasuk dalam KAT.
Setelah itu, untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab), pihak Kementerian Sosial memberikan beberapa bahan sebagai pendukung perancangan Perda.
“Kami diminta pihak Kemensos agar membuat Perda Kesejahteraan Sosial yang fokus membahas persoalan KAT. Makanya kami masih mempelajari bahan yang diberikan Kemensos,” ujarnya.
Ia menerangkan, terkait masyarakat yang termasuk dalam KAT tersebut berdasarkan tinjauan langsung dianggap banyak hal, yang harus diberdayakan.
Mulai dari pendidikan masyarakatnya, pemukiman hingga persoalan Sumber Daya Manusia (SDM).
Rencananya kata dia, terkait perancangan Perda itu, Komisi I yang dipimpinnya itu akan membangun komunikasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Parigi Moutong.
“Dengan begitu, kami dari Komisi I dapat terbantu dalam wacana perancangan Perda itu,” terangnya.
Sementara itu, Direktorat Pemberdayaan KAT Kemensos pada tahun 2019 telah mengembangkan Etalase Lokasi Pemberdayaan KAT sebagai percontohan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pemberdayaan KAT.
Pengembangan etalase lokasi pemberdayaan KAT tidak terbatas pada perubahan secara fisik berupa sarana dan prasarana yang telah dibangun atau di bidang ekonomi mata pencaharian dengan meningkatnya pendapatan warga KAT.
Akan tetapi juga mengarah pada perubahan sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang mendukung perubahan dengan tetap mendayagunakan dan memelihara nilai-nilai kearifan lokal.
Kemudian, faktor penghambat upaya sosialisasi dan publikasi pemberdayaan KAT antara lain belum terpetakannya lokasi pemberdayaan KAT yang pantas untuk diangkat menjadi contoh praktik baik (best practice) dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial bagi warga KAT.
Publikasi terhadap lokasi yang telah melaksanakan pemberdayaan KAT menjadi hal yang penting untuk mengetahui keberhasilan upaya yang dilakukan Kementerian Sosial disamping mendapatkan model pemberdayaan sosial bagi lokasi KAT yang lain.
Baca juga: 385 Rumah Terbakar, Satu Korban Jiwa di Tolitoli Sulawesi Tengah
Laporan: Rhoy L
